Kendari – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah bersiap menabuh genderang Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI. Tanda dimulainya persiapan itu tergambar dalam Surat Keputusan DPD Partai Golkar Sultra Nomor: SKEP-083/DPD/GOLKAR/III/2025 tertanggal 18 Maret 2025, yang menjadi kompas penyelenggaraan Musda XI.
Dalam SK tersebut, Abu Hasan ditunjuk sebagai nahkoda panitia penyelenggara Musda, dengan Andi Muh. Saenuddin sebagai sekretaris dan Mariatin sebagai bendahara yang akan mengawal arus persiapan.
“Kalau persiapan, baru saja keluar SK penetapan panitia penyelenggara. Kita baru akan memulai rapat-rapat awal untuk membahas agenda-agenda Musda,” ujar Abu Hasan saat dihubungi Sultranesia.com, Sabtu (5/4).
Soal waktu dan tempat pelaksanaan, kata Abu Hasan, masih sebatas wacana. Penanggalan Musda masih menunggu peta jalan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang tengah merangkai jadwal Musda serentak untuk seluruh DPD provinsi di Indonesia.
“Nanti Ketua Golkar Provinsi, siapapun yang dipercaya, akan berkonsultasi dengan DPP. Karena DPP akan menyusun jadwal serentak agar memungkinkan kehadiran Ketua Umum dan Sekjen di tiap wilayah,” terangnya.
Musda XI akan menjadi panggung bagi sejumlah keputusan strategis, mulai dari pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Sultra, penetapan program kerja, hingga perumusan sikap politik dan rekomendasi partai ke depan.
Terkait suksesi kepemimpinan, nama Herry Asiku disebut sebagai salah satu tokoh yang berpeluang kembali maju mengisi panggung utama. Saat ini, Herry masih menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara, posisi yang telah ia emban selama satu periode.
“Beliau baru satu periode dan punya banyak prestasi, baik di pemilihan legislatif maupun kepala daerah. Masih punya peluang,” katanya.
Sejumlah nama lain mulai mengemuka di balik tirai Musda. Di antaranya Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo, hingga Ketua DPD II Golkar Buton La Bakry. Namun menurut Abu Hasan, gelombang dinamika biasanya baru mulai mengerucut mendekati hari-H.
“Saya kira tidak akan banyak yang maju. Karena selain pengalaman, di Golkar ini juga harus punya rekam jejak kepemimpinan di partai,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa regulasi internal partai membatasi masa jabatan ketua hanya dua periode, kecuali jika ada angin diskresi dari DPP.
“Kalau secara normal, hanya dua periode. Tapi bisa saja DPP punya pertimbangan lain,” pungkas mantan Bupati Buton Utara ini.
Kini, panitia tengah menata puzzle kepanitiaan secara utuh dan mulai menjalin simpul komunikasi dengan para ketua DPD kabupaten/kota, yang kelak menjadi pemegang suara dalam Musda.
Editor: Denyi Risman
