Kendari – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara (Sultra) belum juga menemui kejelasan.
Hingga awal Juli ini, belum ada kepastian waktu pelaksanaan, lantaran jadwal sepenuhnya dikendalikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Ketua Panitia Musda XI Golkar Sultra, Abu Hasan, menyatakan bahwa secara teknis, persiapan panitia daerah telah mencapai 75 persen.
Namun, seluruh agenda Musda kali ini diserahkan sepenuhnya ke DPP, yang disebut-sebut ingin mengatur waktu secara bergilir agar Ketua Umum Bahlil Lahadalia bisa hadir di seluruh Musda tingkat provinsi.
“Persiapan panitia sudah mencapai 75 persen. Hanya saja, Musda kali ini jadwalnya diatur secara sentralistik oleh DPP, dengan harapan ketua umum bisa hadir di semua Musda provinsi se-Indonesia,” ungkap Abu Hasan usai menghadiri pelantikan pengurus AMSI Sultra di Hotel Claro Kendari, Jumat (4/7) sore.
Abu Hasan menjelaskan, sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan DPP, pelaksanaan Musda harus rampung paling lambat 31 Desember 2025.
Namun, tanpa kepastian waktu, dinamika politik di tubuh Golkar Sultra makin panas.
Dalam Musda XI ini, terdapat 23 pemilik hak suara strategis, terdiri dari DPP, DPD provinsi, DPD 17 kabupaten/kota, serta organisasi masyarakat (ormas) pendiri dan yang didirikan Golkar.
Menariknya, untuk kelompok ormas, pola pemungutan suara akan menggunakan sistem voting block, di mana suara dikelompokkan berdasarkan klaster, seperti pemuda, perempuan, serta trio ormas pendiri Golkar: Soksi, MKGR, dan Kosgoro.
“Pemuda satu klaster, perempuan satu klaster, dan ormas pendiri Golkar yakni Soksi, MKGR, Kosgoro juga voting block satu suara,” jelas Abu Hasan.
Dengan sistem tersebut, setiap suara menjadi krusial dalam menentukan siapa yang akan memimpin Golkar Sultra ke depan.
Sejauh ini, peta kekuatan kandidat masih dinamis. Namun, siapa pun yang mampu mengamankan 50 persen plus satu suara dari 23 pemilik hak suara, dipastikan keluar sebagai pemenang.
Editor: Redaksi
