Daerah  

Nilai SAKIP Kendari Naik, Pemkot Gelar Klinik Penyusunan LAKIP 2025

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kendari, Imran Ismail, saat membuka kegiatan Klinik Evaluasi dan Penyusunan LAKIP Tahun 2025 di Hotel Plaza Inn Kendari, Selasa (11/11). Foto: Dok. Istimewa.

Kendari – Inspektorat Kota Kendari menyelenggarakan Klinik Pelatihan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 di Hotel Plaza Inn Kendari, Selasa (11/11).

Kegiatan ini diikuti perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat kualitas pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kendari, Imran Ismail, mewakili Sekda Kota Kendari.

Ia menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.

“Pelatihan ini bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi merupakan bagian dari komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Imran mengungkap capaian Pemerintah Kota Kendari dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP, nilai SAKIP Kota Kendari meningkat dari 62,86 (kategori B) pada 2023 menjadi 63,67 (kategori B) pada 2024.

Ia menyebut peningkatan tersebut menunjukkan pelaksanaan SAKIP berjalan ke arah yang benar.

Namun, ia menilai terdapat aspek yang masih perlu diperkuat.

“Manajemen kinerja, konsistensi perencanaan berbasis hasil, serta komitmen lintas perangkat daerah untuk menyelaraskan indikator dan target kinerja masih perlu diperkuat,” katanya.

Ia menekankan keberhasilan penyusunan LAKIP tidak hanya bergantung pada administrasi laporan, tetapi pada kesadaran kolektif OPD untuk memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan program.

“Keberhasilan penyusunan LAKIP tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga pada kesadaran kolektif untuk terus memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan program,” tambahnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara sebagai pemateri.

Para peserta diharapkan mampu menyajikan laporan kinerja yang akurat, relevan, dan berbasis data.


Editor: Redaksi

error: Content is protected !!