Muna Barat – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muna Barat masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh mayoritas objek pajak berupa lahan kosong dan perkebunan, yang memberikan kontribusi minimal terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Muna Barat kini bekerja sama dengan PT MBA dalam upaya mendigitalisasi data objek pajak melalui survei menggunakan Sistem Informasi Geografi (GIS). Langkah ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan PAD di masa depan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah, La Samahu, melalui Kepala Bidang Pendapatan, Asnawir, menyampaikan bahwa survei tersebut bertujuan agar objek pajak di Kabupaten Muna Barat dapat terpantau secara digital. Data ini nantinya akan terhubung dengan titik koordinat dalam bentuk GIS dan tersedia dalam aplikasi digital.
“Mudah-mudahan ke depannya kita dapat mencakup seluruh objek pajak tersebut. Harapannya, kendala terkait data objek pajak dapat diminimalkan melalui aplikasi ini,” ujarnya, Rabu (18/12).
Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya telah mendata sebanyak 6.400 objek pajak. Sementara itu, total keseluruhan objek pajak di Muna Barat diperkirakan mencapai 35.000 objek.
Melalui sistem GIS ini, data yang dihasilkan akan bersifat spasial, yaitu mencakup lokasi dan bentuk objek pajak, serta tabular, yang memuat informasi seperti luas bangunan, pemanfaatan, dan karakteristik objek pajak. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan vendor pihak ketiga, PT MBA, yang berasal dari Bandung.
Ketua Tim Survei Pemutakhiran Data Objek Pajak PBB, Erwin Burhanudin, menyebutkan bahwa rendahnya PAD Muna Barat dipengaruhi oleh banyaknya objek pajak berupa lahan kosong dan perkebunan. Potensi pajak terbesar, menurutnya, justru berasal dari bangunan, bukan tanah.
“Kecenderungan luas tanah cenderung stabil dari tahun ke tahun, sementara bangunan memiliki potensi perubahan yang lebih signifikan,” ujarnya.
Erwin optimistis bahwa potensi pajak PBB di Muna Barat dapat meningkat seiring bertambahnya jumlah bangunan, terutama di area komersial dan sektor pariwisata. Namun, saat ini mayoritas kontribusi pajak PBB masih berasal dari lahan kosong.
“Mayoritas kontribusi pajak PBB saat ini berasal dari lahan kosong, yang secara langsung berdampak pada rendahnya PAD, karena kenaikan PAD sangat bergantung pada sektor PBB,” tutupnya.
Editor: Denyi Risman
