Kolaka – Aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok massa saat kunjungan investor asal Jepang ke kawasan IUP PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGW), Risal Hidayatullah.
Dalam keterangannya, Risal meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kemudahan berinvestasi, khususnya di kawasan industri strategis nasional.
“Pemerintah daerah dan aparat keamanan wajib memberikan jaminan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan investasi,” kata Risal, Senin (16/6).
Dia menyatakan bahwa demonstrasi sah dilakukan jika murni untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Namun, aksi yang mengatasnamakan kelompok masyarakat lingkar tambang pada saat kunjungan strategis investor dinilai mencurigakan.
Risal menilai, aksi tersebut berpotensi sebagai bentuk premanisme yang disamarkan dalam aktivitas organisasi masyarakat (ormas).
“Meski pihak perusahaan telah terbuka menerima aspirasi, tindakan yang mengarah pada premanisme harus diproses hukum secara adil dan terbuka,” katanya.
Ia juga mendesak pemerintah daerah dan aparat hukum untuk segera memulihkan situasi dan menjamin stabilitas di wilayah investasi, terutama di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti milik PT CNI. Ia menilai aksi tersebut berpotensi mengganggu agenda strategis negara.
“Mereka (investor) adalah tamu negara. Kedatangan mereka membawa harapan bagi masyarakat dan pemerintah. Maka gangguan terhadap agenda tersebut tak bisa dipandang enteng,” jelasnya.
Aktivis nasional yang dikenal aktif dalam isu lingkungan dan pertambangan ini juga menekankan bahwa iklim sosial masyarakat sekitar tambang harus dijaga, agar tidak menjadi penghambat masuknya investasi asing yang tengah digencarkan pemerintah.
“Presiden Prabowo menekankan pentingnya iklim investasi yang sehat. Jika dibiarkan, kejadian seperti ini bisa menjadi antitesis dari semangat tersebut,” tambahnya.
Menurut Risal, ormas seharusnya berperan menciptakan harmoni, bukan menyulut konflik. “Organisasi masyarakat seharusnya membawa cahaya, bukan api,” ujarnya.
Risal menilai keberadaan PT CNI sebagai perusahaan yang telah membangun fasilitas smelter dan masuk dalam PSN, adalah bagian dari transformasi energi nasional. Ia berharap, semua pihak mendukung langkah pembangunan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, sumber internal yang dekat dengan proses investigasi menyebutkan bahwa salah satu kendaraan yang digunakan dalam aksi penghadangan adalah milik Asbar, vendor dari Kalla Beton. Asbar diketahui sebagai kerabat dekat inisial HS, pengusaha penyedia kendaraan operasional dan vendor resmi PT CNI.
“Keterlibatan ini membuka kemungkinan adanya konflik kepentingan dan kebocoran informasi dari internal perusahaan kepada jejaring aksi,” ungkap sumber tersebut.
“Kami berharap Kapolda Sultra memberi kepastian hukum dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam aksi yang mengganggu stabilitas daerah serta menghambat investasi, terutama di kawasan PSN dan Objek Vital Nasional,” pungkas Risal.
Editor: Denyi Risman
