Muna Barat – Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat dari Partai PDIP, La Ode Harlan Sadia, menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi memprihatinkan SD Negeri 4 Tiworo Selatan yang tidak kunjung mendapat perhatian anggaran untuk perbaikan.
Menurutnya, kerusakan parah pada sekolah tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan, meskipun sesuai aturan, 20% dari APBD seharusnya dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“Saya sangat sedih dan prihatin melihat kondisi sekolah ini. Kok bisa ya? Anggaran pendidikan yang harusnya besar 20% dari APBD kabupaten, provinsi, dan APBN tidak juga menyentuh sekolah ini,” ungkap La Ode Harlan, Sabtu (2/11).
Ia menambahkan bahwa usulan perbaikan untuk SD Negeri 4 Tiworo Selatan sudah disampaikan sejak tahun 2017, namun tidak ada realisasi dari pemerintah daerah hingga saat ini. Berbagai alasan administratif, seperti perbaikan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan), sering menjadi penghambat.
La Ode Harlan menyebut bahwa sejak tahun 2022, data Dapodik sekolah tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk perbaikan, tetapi tetap tidak ada tindakan konkret hingga tahun 2024.
“Saya minta lembaga pemerintahan segera menindaklanjuti ini. Kalau bisa, coba kita lihat apakah mungkin dialokasikan di perubahan anggaran atau melalui dana BTT dari BPBD. Jika tidak, kita harus pastikan ada alokasi di tahun 2025 karena sekolah ini sudah menelan korban,” ujarnya dengan nada tegas.
Insiden kecelakaan yang melibatkan seorang siswa kelas 4 akibat kerusakan lantai yang retak dan lepas semakin membuat La Ode Harlan bertekad untuk memperjuangkan perbaikan SD Negeri 4 Tiworo Selatan.
Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya hadir dan memberi perhatian sejak tahun 2023 ketika plafon salah satu ruangan kelas ambruk. Beruntung saat itu belum ada proses belajar-mengajar di dalam ruangan tersebut.
La Ode Harlan juga menekankan bahwa SD Negeri 4 Tiworo Selatan seharusnya menjadi prioritas karena lokasinya di daerah yang tertinggal dan terluar.
Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi indikator penting bagi dinas pendidikan untuk menentukan sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian lebih.
“Terkait penutupan kelas untuk proses belajar mengajar, saya sudah melihat kondisinya, dan memang wajar jika ruang-ruang kelas disegel karena kondisinya sangat memprihatinkan,” kata La Ode Harlan.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan.
“Kita harus hindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
Laporan: Denyi Risman
