Muna Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas komitmennya mencapai Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2022.
Untuk diketahui, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bermutu dan dengan biaya terjangkau.
Dengan UHC ini, Pemkab Mubar menjamin dan memastikan seluruh jaminan kesehatan masyarakat sudah terlindungi dalam program jaminan kesehatan nasional.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Andi Afdal selaku Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan dan diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Dr Bahri, di Gedung Serbaguna Desa Maginti Kecamatan Maginti.
Pj Bupati Mubar mengatakan program JKN dari BPJS kesehatan tidak hanya bagi yang mampu tetapi juga seluruh warga yang masuk dalam kategori tidak mampu.
“Hal ini merupakan wujud komitmen Pemkab Mubar untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi seluruh warga. Tidak hanya terdaftar tapi juga terlayani karena iurannya pun telah dianggarkan dalam APBD,” ungkap Bahri dalam sambutannya (12/10).
Alumni 07 STPDN ini menambahkan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi BPJS Kesehatan karena UHC Kabupaten Mubar telah mencapai 100 persen.
“Jadi masyarakat tidak perlu lagi takut berobat. Semua sudah ditanggung oleh BPJS melalui APBD dan telah didaftarkan pada faskes kelas 3,” jelas Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini.
Sementara itu, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat karena capaian UHC 100 persen dan ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
“Ini merupakan puncak teratas pada program JKN artinya daerah yang bisa UHC 100 persen. Sesuatu yang luar biasa,” ungkap Andi.
Andi mengaku yang menjadi tantangan saat ini dalam program JKN BPJS adalah cara pakai kartu JKN BPJS yang belum diketahui oleh masyarakat dan belum sadar akan pentingnya JKN ini.
“Untuk itu mari bahu membahu untuk mensosialisasikan ini. BPJS tidak bisa jalan tanpa kerjasama dengan stakeholder terkait. Program Ini merupakan komitmen semua untuk mencapai perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Di acara yang sama, Kabid Asuransi Sosial Kemenko PMK RI Laode Muhammad Thalib mengatakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia ditargetkan pada tahun 2024.
“Ditargetkan 2024 semua warga negara sudah terlindungi jaminan kesehatan nya. Tetapi Mubar sudah selangkah lebih maju melakukan hal ini. Terima kasih atas dukungan melaksanakan jaminan kesehatan yang dilakukan Pemda Mubar sampai mencapai angka 100 persen,” tandas Thalib.
Laporan: Denyi Risman
