Muna Barat – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaunching implementasi delapan aplikasi yang merupakan hasil replikasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini guna meningkatkan pelayanan yang berbasis digital.
Dalam kegiatan launching yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Mubar pada Senin (12/12) oleh Penjabat (Pj) Bupati Mubar Dr Bahri itu turut dihadiri oleh Kadis Kominfo Kabupaten Bandung, Yudi Abdurrahman.
Delapan Aplikasi itu yakni Daftar Hadir Elektronik (DHE), Sistem Informasi Disiplin dan Produktifitas Kerja (Sidipraja), E-Office, Sistem Informasi Perkembangan Harga Pangan Daerah (Sipengharapan Daerah), Probity, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Aplikasi Informasi Kelitbangan (Apik), dan EwaLaworoku.
Bahri mengatakan launching aplikasi itu merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antar dua daerah yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Dijelaskannya, manfaat dari aplikasi DHE adalah sebagai sarana meningkatkan kedisiplinan ASN agar lebih baik lagi. Selanjutnya, Sidipraja untuk mengukur disiplin dan kinerja ASN yang outputnya berpengaruh pada besaran TPP yang diterima setiap bulannya serta berimplikasi pada SKP tahunan.
“Semua ini kita lakukan untuk mewujudkan ASN yang profesional sehingga ASN bergerak dan bekerja lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengejar ketertinggalan kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan kedua aplikasi ini melekat pada BKPSDM,” kata Bahri dalam sambutannya.
Selanjutnya kata Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini menyebut ada aplikasi E-Office yang memberi kemudahan dalam hal surat menyurat.
“Ini kita masih menunggu TTE yang sementara berproses untuk kita implementasikan maksimal. Dan aplikasi ini melekat pada Dinas Kominfo,” ungkapnya.
Kemudian ada aplikasi Evaluasi, Pengendalian, Pengawasan, dan pelaporan capaian program pembangunan (Ewalaworoku).
“Aplikasi ini untuk mengawal sistem perencanaan kita. Melalui aplikasi ini kita bisa mengevaluasi konsistensi perencanaan yang kita susun baik perencanaan tahunan maupun perencanaan lima tahunan. Aplikasi ini melekat pada Bappeda,” lanjut mantan Kabag Umum STPDN ini.
Selain itu, ada aplikasi Apik yang juga melekat pada Bappeda Mubar yang melalui aplikasi ini seluruh OPD menginput hasil inovasi di OPD masing-masing yang kemudian diverifikasi oleh Litbang Bappeda untuk meningkatkan indeks inovasi daerah.
Orang nomor satu di Mubar itu menyebutkan juga ada aplikasi Probity yakni untuk meningkatkan akuntabilitas barang dan jasa.
“Aplikasi ini melekat pada Inspektorat dan Setda bagian pembangunan,” pungkasnya.
Kemudian, ada aplikasi SKM yang dapat memberi kemudahan dalam survey tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang melekat pada Setda Bagian Organisasi.
“Terakhir ada Aplikasi Sipengharapan Daerah, yang fungsinya untuk memberi kemudahan kepada Pemda memantau perkembangan harga pangan daerah yang sumber datanya dari pasar yang tersebar di Kabupaten Muna Barat, yang terus update setiap hari pasar. Aplikasi ini melekat pada Dinas Ketahanan Pangan,” cetus Alumni STPDN angkatan 07 itu.
Bahri mengaku saat ini pihaknya optimis dan siap mengimplementasikan aplikasi-aplikasi tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mubar menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagiamana yang telah diamanahkan dala Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE itu.
“Olehnya itu saya berharap agar OPD yang menjadi leading sektor dari aplikasi itu dapat mensosialisasikan dengan baik kepada semua pihak serta intens melakukan komunikasi dengan dinas Kominfo untuk mengikuti perkembangan terkini (update) tentang aplikasi ini. Selamat bekerja, semoga denga adanya aplikasi ini dapat memberi kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Muna Barat,” tutupnya.
Laporan: Denyi Risman
