Jakarta – Kabupaten Muna Barat berhasil meraih penghargaan prestisius Paritrana Award Tahun 2024 dalam kategori Pemerintah Kabupaten/Kota untuk zona Sulawesi.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, kepada Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, pada acara yang berlangsung di Gedung Plaza BPJamsostek, Jakarta, Kamis (12/9) pukul 10.30 WIB.
Penghargaan Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas komitmen dan upaya daerah dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Kabupaten Muna Barat dinilai telah sukses dalam mengimplementasikan program ini, yang menjadi dasar utama keberhasilannya meraih penghargaan tersebut.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dalam sambutannya menekankan pentingnya Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja serta keluarganya.
“Program ini merupakan upaya nyata menuju Indonesia Emas 2045, di mana salah satu pilar pembangunan yang hendak dicapai adalah pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan,” ujar Ma’ruf Amin.
Dari segi cakupan kepesertaan, Kabupaten Muna Barat telah mencapai 100 persen setelah mendaftarkan seluruh anggota Korpri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Muna Barat tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga kepastian dan dukungan bagi setiap pekerja dan keluarganya.
Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, pemerintah menjamin pengobatan gratis. Jika terjadi kematian akibat kecelakaan kerja, keluarga berhak menerima santunan sebesar Rp 42.000.000.
Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024, jumlah penduduk yang bekerja telah mencapai 142 juta orang, dan pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Saya berharap pada tahun 2045 nanti, 99,5 persen pekerja di Indonesia telah dapat terlindungi seluruhnya,” tambahnya.
Ma’ruf Amin juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, dan petugas keagamaan.
“Peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil seperti desa dan kelurahan sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Penghargaan ini tidak hanya diberikan kepada Kabupaten Muna Barat, tetapi juga kepada beberapa daerah dan entitas lainnya yang telah menunjukkan dedikasi serupa dalam kategori yang berbeda. Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah menerima penghargaan dalam kategori Pemerintah Provinsi.
Sementara itu, dalam kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, selain Muna Barat, penghargaan juga diberikan kepada Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Mimika.
Dalam kategori Badan Usaha, penghargaan diberikan kepada PT. Bank NTB Syariah untuk sektor keuangan, RS. Awal Bros Pekanbaru dalam sektor perdagangan dan jasa, serta PT. Pupuk Indonesia (Persero) dalam sektor perkebunan dan pertanian.
Adapun untuk kategori Desa/Kelurahan, Desa Tincep di Sulawesi Utara, Desa Perlang di Kepulauan Bangka Belitung, dan Desa Arjasari di Jawa Barat berhasil meraih penghargaan.
Usaha kecil mikro juga mendapat sorotan khusus dengan penghargaan untuk Toko Kue Tulip Brownies dari Jawa Tengah, Toko Kripik Balado Christine Hakim dari Sumatera Barat, dan Warung Makan Yongkee Istimewa Soup Seafood dari Kepulauan Riau.
Ma’ruf Amin mengakhiri sambutannya dengan ucapan selamat kepada seluruh penerima Paritrana Award 2024 dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Mari kita dorong dan perkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan agar seluruh pekerja dan keluarganya terlindungi dari berbagai risiko dan kerentanan, serta mempercepat terwujudnya kerja keras, bebas cemas,” tutupnya.
Pencapaian Kabupaten Muna Barat dalam meraih Paritrana Award 2024 ini menjadi bukti nyata keberhasilan dalam memprioritaskan kesejahteraan tenaga kerja dan pelaksanaan program perlindungan sosial yang berkelanjutan di Indonesia.
Laporan: Denyi Risman
