Pemkot Kendari Ultimatum Developer: Tangani Banjir atau Kena Sanksi!

Kendari - Pemerintah Kota Kendari mengultimatum developer perumahan untuk segera menangani banjir yang merendam Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu.

Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (30/1), Pemkot menegaskan bahwa pengembang harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan akibat pembangunan perumahan.

Rapat yang dipimpin Pj Sekretaris Daerah Kendari, Sukirman, membahas rencana pembuatan kolam retensi dan pelebaran drainase sebagai upaya penanggulangan banjir.

Selain itu, Pemkot juga menuntut kompensasi bagi warga terdampak dari pihak developer, yakni Perumahan A99 Corp Land, Perumahan The Al-Fath, dan The Queen Residence.

“Saya harap setelah rapat ini kita menemukan jalan tengah dan kita sama-sama meninjau lokasi untuk memberikan solusi terbaik agar tidak merugikan masyarakat dan developer,” tegas Sukirman.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari, Paminuddin, menegaskan bahwa banjir ini merupakan dampak lingkungan yang harus diperhitungkan sebelum membangun perumahan.

"Jika ingin melakukan pembangunan, seperti kalau area ini berpotensi banjir maka direkomendasikan pembuatan drainase, jika ada kemiringan maka kita rekomendasikan pembuatan tanggul," ujarnya.

Sementara itu, warga terdampak mengaku harus begadang untuk membersihkan lumpur yang masuk ke rumah mereka.

Ketua RT 12 Kelurahan Punggolaka, Rustamin, mengungkapkan bahwa banjir membawa lumpur setinggi lutut dan menyebabkan sekitar 50 kepala keluarga terdampak.

“Kami sekarang tidur hanya 2 jam, karena membersihkan lumpur, ketebalan lumpur sampai selutut,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Pj Sekda menginstruksikan untuk segera meninjau lokasi banjir dan membentuk tim guna mengawasi progres solusi yang diberikan oleh pihak developer.

Jika tak ada langkah konkret, Pemkot Kendari tak segan menjatuhkan sanksi kepada pengembang yang abai terhadap dampak lingkungan.

Editor: Denyi Risman