Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra berharap pengembangan pembangunan di wilayah Sultra bisa berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
Hal tersebut diungkapkannya saat membuka secara resmi peringatan bulan PRB nasional 2023 mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto di pelataran tugu eks MTQ pada Rabu (11/10).
Asrun mengatakan bahws Pemprov Sultra berharap adanya PRB di Sultra mampu meningkatkan koordinasi kemitraan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga usaha dan masyarakat dalam pengembangan pembangunan yang berkelanjutan.
“Dengan ini kami harap adanya komitmen bersama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga usaha dan masyarakat dalam pengembangan pembangunan berbasis PRB,” ungkapnya.
Mantan Kadis Dikbud Sultra itu mengatakan bahwa untuk mendorong hal tersebut, pihak Pemprov Sultra akan melakukan kerja sama dengan pusat mitigasi dan penanggulangan kebencanaan. Serta bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo (UHO) untuk melahirkan sistem penanggulangan bencana di Sultra yang berbasis data presisi
Pada pelaksanaan PRB 2023, Pemprov Sultra mengapresiasi tujuan dan manfaat yang telah dirumuskan oleh BNPB, yaitu membangun kesadaran bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB.
Selain itu, ada tiga tujuan khusus dalam peringatan Bulan PRB 2023 yang telah ditetapkan BNPB. Pertama, mengembangkan kemitraan antara pemerintah, pemda, lembaga usaha dan masyarakat dalam pembangunan yang berkesinambungan dan PRB.
Selanjutnya, melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil aksi nyata pelaku lembaga usaha dan masyarakat dalam PRB. Serta mendapatkan masukan-masukan dalam rencana pembangunan berkelanjutan berbasis PRB.
Sementara itu, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto saat memimpin apel siaga dalam rangka kesiapan dan peringatan bulan PRB 2023 mengatakan bahwa bencana tidak lagi dimaknai sebagai bencana alam semata. Namun juga bencana non alam dan bencana sosial.
“Dengan demikian, tentunya rencana pembangunan berkelanjutan berbasis PRB merupakan rencana pembangunan yang bukan berbasis opini atau asumsi,” tutur Andap.
Kata dia, sudah saatnya pembangunan dikonstriksikan berbasis ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.
Andap menjelaskan bahwa lahirnya UU tersebut menjadi penandatanganan bahwa Indonesia memasuki era baru cara pandang atas rencana pembangunan, yaitu science based policy, kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurutnya, rencana pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi membantu kinerja pemerintahan untuk melakukan pemetaan atas kondisi riil, potensi dan kebutuhan akan antisipasi, mitigasi, serta rehabilitasi dari ketiga jenis bencana
Selain itu, pemetaan analisisnya dengan bantuan teknologi digital akan lebih cepat, terukur dan terarah. Namun, membutuhkan data yang akurat, yang direproduksi melalui riset yang berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi.
“Pemprov bersama DPRD Sultra saat ini tengah memberi dukungan penuh pada riset yang sedang dijalankan Pemda Kabupaten bekerja sama dengan perguruan tinggi,” ucap Andap.
Hal mendasar yang dinilai Pemprov Sultra sangat penting adalah menjadikan hasil riset dan analisis tersebut sebagai basis dari kebijakan pembangunan yang dijabarkan dalam politik legislasi dan politik anggaran.
“Alhamdulillah Pemprov dan DPRD Sultra memiliki konsensus dan komitmen yang kuat, sehingga di akhir september kami telah memutuskan dalam APBD Perubahan dan Prolegda prioritas 2023 memutuskan upaya untuk menghadirkan sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi,” tutupnya.
ADVETORIAL
