Kendari – Isu dinasti politik marak diperbincangkan di masa pemilihan kepala daerah (Pilkada), tak terkecuali di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dinasti politik tak jarang dipandang sebagai sesuatu yang buruk bagi sebagian masyarakat.
Namun demikian, menurut pengamat politik Sultra, M Najib Husain, tidak ada larangan bagi dinasti politik.
Karena menurutnya dinasti politik merupakan hal yang biasa, yang kerap kali dijumpai, baik dalam demokrasi mupun di luar demokrasi.
“Contoh seperti saya sekarang dosen, pastinya saya akan memepersiapkan yang terbaik untuk anak dan keluarga saya jika pilihan mereka mau mengikuti jejak saya menjadi dosen,” kata Najib kepada Sultranesia, Jumat (30/8).
Najib Husain juga menegaskan bahwa dinasti politik bukanlah hal yang terlarang, dengan catatan mereka yang masuk dalam arena politik adalah mereka yang punya kompetensi dan punya rekam jejak yang jelas dalam aktivitas politiknya.
“Dan pastinya dinasti politik itu tidak haram,” pungkasnya.
Laporan: Rijal
