Kendari – Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024 ditunda.
Keputusan penundaan itu disepakati dalam rapat antara KemenPAN-RB dan Komisi II DPR RI pada Rabu (5/3) pekan lalu.
Berdasarkan hasil rapat, pengangkatan CPNS akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2025, sedangkan pengangkatan PPPK dilaksanakan pada 1 Maret 2026.
Keputusan pemerintah dan DPR ini menuai penolakan, termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra). Ratusan CPNS dan PPPK yang lolos seleksi melakukam unjuk rasa penolakan di Sekretariat DPRD Provinsi pada Senin (10/3) dan Selasa (11/3).
Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Hugua, saat ditanya terkait keputusan penundaan ini memberi tanggapannya.
“Sebetulnya ini bukan pemutusan, tapi lebih kepada efisiensi. Semua organisasi perangkat daerah ini lagi berbenah untuk melihat bagaimana efisiensi dapat diterapkan,” ujar Hugua, Senin (10/3).
Hugua menekankan bahwa efisiensi tersebut tidak ada hubungannya dengan gaji atau kesejahteraan pegawai.
“Tapi mestinya efisiensi ini seharusnya tidak berhubungan dengan gaji atau program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Penerima gaji seharusnya tidak terganggu. Jadi saya cek dulu apa masalahnya,” katanya.
Hugua juga menjelaskan bahwa meskipun para peserta yang telah lulus seleksi, mereka belum dapat dianggap sebagai ASN hingga dilantik dan disahkan.
“Jadi ASN itu setelah ditetapkan, disahkan dan dapat SK penempatan penggajian baru. Tetapi, kalau baru lulus tidak bisa diputuskan gajinya,” jelasnya.
Untuk itu, Hugua meminta kepada para honorer yang sudah lolos PPPK agar tetap bersabar dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
“Bagi saya kesabaran itu penting. Sabar dulu lah, kita lihat dulu apa masalahnya. Negara ini tidak simsalabim, apa masalahnya. Jadi kita cek dulu, dan bagi saya sabar dulu lah,” pungkasnya.
Editor: Wiwid Abid Abadi
