Muna Barat – Sebuah surat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menggemparkan publik, memuat penugasan tim khusus untuk mengklarifikasi dugaan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak sesuai ketentuan. Surat Tugas Nomor 800.11.1.1/2628/2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, pada 14 Juni 2024, menjadi perhatian utama dalam isu ini.
Pengangkatan La Ode Butolo sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM menjadi fokus penyelidikan ini. Terdapat dugaan bahwa proses pengangkatannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai integritas dan transparansi dalam mekanisme pengisian jabatan di lingkungan pemerintah provinsi.
Karir La Ode Butolo
La Ode Butolo saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat sejak dilantik pada 27 Desember 2023. Sebelum menjabat posisi tersebut, sejak Agustus 2023, ia telah menjadi Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara. Pengangkatannya sebagai Pj Bupati Muna Barat dilakukan oleh Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menggantikan Bahri.
La Ode Butolo bukanlah orang baru di jajaran birokrasi di Pemkab Muna Barat. Ia telah meniti karir di Muna Barat dan menduduki berbagai jabatan penting. Mulai dari kepala bidang, kepala dinas, hingga terakhir sebagai staf ahli Bupati di masa pemerintahan Bahri sebagai Penjabat Bupati.
Mengawali karirnya, La Ode Butolo pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga di Dinas PUPR Muna Barat pada masa pemerintahan Bupati LM Rajiun Tumada. Setelah itu, ia dipromosikan menduduki jabatan eselon II dan memimpin Dinas Perumahan, Pertanahan, dan Kawasan Permukiman. Karirnya terus menanjak saat dipercaya memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebuah instansi bergengsi yang menangani proyek-proyek dengan anggaran besar. Setelah dua tahun, ia terkena gelombang mutasi di era Bahri dan digeser menjadi staf ahli, eselon II tanpa kekuasaan.
Tak sampai setahun menjadi staf ahli Bupati, La Ode Butolo hijrah ke Pemprov Sultra dengan jabatan yang sama sebagai staf ahli gubernur pada Agustus 2023. Hanya butuh waktu lima bulan sebelum ia diangkat menjadi Pj Bupati Muna Barat.
Tim Penyelidik dan Misi Mereka
Tim yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini terdiri dari lima anggota yang dipimpin oleh Ariyanto Lameto, S.T., dengan Arsyad, S.E., M.Si., sebagai pengendali teknis, serta Junaidin sebagai ketua tim. Anggota lainnya adalah La Ode Amopa, S.IP., M.AP., dan La Ode Sampo, S.IP. Penugasan ini menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dalam surat tugas tersebut, pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dilarang menerima atau meminta gratifikasi dan suap dalam menjalankan tugasnya, menandakan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas. Tim penyelidik dijadwalkan bekerja mulai 19 hingga 23 Juni 2024, dengan laporan hasil kerja yang diharapkan dalam waktu 14 hari setelah penyelidikan selesai.
Tantangan dan Harapan
Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Muna Barat, Sabaruddin, mengonfirmasi kedatangan tim ini di Muna Barat pada 19 Juni. Namun, ia tidak mengetahui sampai kapan tim tersebut berada di Muna Barat.
“Sesuai tanggal surat tugasnya. Kalau soal berapa lama tim tersebut di Muna Barat, itu kami kurang tahu. Tujuan mereka ke BKD,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya.
Upaya untuk mengonfirmasi kepada Kepala BKPSDM Muna Barat, Rosmasari Laute, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, belum membuahkan hasil. Hal ini menambah ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai hasil penyelidikan ini.
Pertanyaan yang Muncul
Muncul pertanyaan yang lebih mendalam di tengah masyarakat: apakah penyelidikan ini akan benar-benar membawa perubahan yang berarti atau sekadar menjadi prosedur formalitas belaka? Kebutuhan akan transparansi dan keadilan dalam pengisian jabatan pemerintahan menjadi semakin mendesak di tengah situasi ini.
Pengawasan publik dan media akan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai harapan. Masyarakat menunggu hasil penyelidikan ini dengan harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan langkah-langkah perbaikan akan diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Pengangkatan La Ode Butolo sebagai Staf Ahli Gubernur bukan hanya menjadi isu administratif, tetapi juga simbol dari perjuangan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Hasil dari penyelidikan ini akan menjadi penentu apakah prinsip-prinsip tersebut dapat ditegakkan dan dihormati di lingkungan pemerintahan provinsi.
Penutup
Langkah penyelidikan ini diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat, serta memastikan bahwa setiap pengangkatan jabatan di lingkungan pemerintah provinsi sesuai dengan aturan dan dilakukan secara transparan. Komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Laporan: Denyi Risman
