Pesan Gubernur Sultra ke PPPK yang Baru Dilantik: SK Jangan Diagunkan ke Bank

Kendari - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru dilantik agar tidak mengagunkan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka ke bank.

Imbauan tersebut disampaikan usai melantik 2.115 ASN lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (20/10).

“Pesan saya, mereka harus bekerja lebih optimal. Yang saya takutkan nanti, jangan sampai setelah dapat SK kemudian diagunkan. Jangan sampai diagunkan,” tegas Andi.

Menurutnya, SK pengangkatan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik.

Ia berharap ASN yang baru dilantik dapat menunjukkan kinerja terbaik dengan menjunjung tinggi disiplin, dedikasi, dan semangat pelayanan publik.

“Ini merupakan penantian yang cukup lama. Ada di antara mereka yang menantikan SK itu selama empat tahun,” ujarnya.

Pelantikan tersebut diikuti oleh enam pegawai negeri sipil (PNS) lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan 2.109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II.

Dalam arahannya, Andi juga menekankan pentingnya integritas, moral, dan kompetensi dalam bekerja. Ia menyebut ASN yang berintegritas tinggi akan selalu dibutuhkan di mana pun berada.

“ASN kalau memiliki integritas, siapa pun akan memanfaatkan kemampuan mereka dengan baik. Kita butuh ASN yang bermoral, berintegritas, dan berkompeten,” kata Andi.

Gubernur Sultra itu turut mengapresiasi kedisiplinan para ASN yang hadir tepat waktu dalam pelantikan. Ia berharap semangat tersebut tidak hanya muncul saat momen seremonial, tetapi juga diterapkan dalam rutinitas kerja sehari-hari.

“Hari ini saya lihat banyak yang datang tepat waktu karena mau dilantik. Alangkah baiknya jika semangat seperti ini terlihat setiap hari,” tuturnya.

Selain itu, Andi juga mengingatkan agar pembagian tugas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan efektif, sehingga tidak ada pegawai yang menganggur di kantor.

“Dengan jumlah ASN yang begitu besar, seharusnya tugas di masing-masing OPD sudah terbagi habis. Tapi kenyataannya masih ada pekerjaan yang belum tuntas. Saya tidak mau melihat ada kursi kosong di kantor,” tegasnya.

Editor: Muh Fajar