Kendari – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto kembali mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjaga netralitas di Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Bahkan, Andap sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang netralitas pegawai ASN dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di lingkup Pemprov, Pemkab dan Pemkot.
SE tersebut ditetapkan menyusul hasil evaluasi Bawaslu yang menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara berada pada posisi pertama jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada serentak Tahun 2020.
Sebelumnya, pada tahun 2018 Sultra berada pada posisi kedua pelanggaran netralitas berdasarkan catatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Untuk itu, Sekjen Kemenkumham ini kembali menegaskan soal netralitas ASN.
“Seluruh ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik. ASN tidak boleh terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk berpihak pada salah satu partai atau calon peserta Pemilu,” kata Andap, Kamis (26/10).
Andap menjelaskan dalam SE tersebur memuat bentuk-bentuk pelanggaran netralitas yang harus dihindari oleh ASN.
Salah satunya adalah pelanggaran netralitas di media sosial, yang meliputi membuat posting, komentar, menyebarkan, menyukai, mengikuti akun, atau bergabung dalam grup pemenangan bakal calon Presiden, Wakil Presiden, anggota Legislatif, hingga Kepala Daerah.
“Hati-hati dengan jari kita. Karena hanya dengan satu klik untuk menyukai atau menyebarkan informasi, kita bisa melakukan pelanggaran netralitas,” tegas Andap.
Selain itu, ASN dilarang mengunggah foto bersama bakal calon peserta Pemilu, foto dengan atribut atau latar belakang partai politik atau bakal calon peserta, hingga foto bersama alat peraga partai politik atau bakal calon peserta.
“Hindari posting foto bersama calon peserta pemilu sekalipun itu kenalan kita. Perhatikan pula kebiasaan jari kita yang menunjukkan angka tertentu ketika berfoto di media sosial,” lanjutnya.
Pelanggaran netralitas, kata Andap, juga dapat terjadi secara luring. Bentuk pelanggaran ini meliputi pemasangan spanduk baliho alat peraga, sosialisasi atau kampanye, menghadiri deklarasi partai politik atau bakal calon peserta, menjadi anggota partai politik, menjadi tim pemenangan partai politik atau bakal calon peserta, hingga memberikan dukungan melalui pengumpulan foto copy KTP.
Selain berisikan bentuk-bentuk pelanggaran netralitas, SE tersebut juga memuat sanksi bagi pelanggaran netralitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintah Provinsi Sultra selalu mengawal ASN agar pemilu berjalan tanpa cela dan netral. Saya minta setiap Kepala Perangkat Daerah di Sultra menindak tegas apabila ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas,” pungkasnya.
Editor: Muh Fajar RA
