Polisi Selidiki Dugaan Pungli Program Mudik Gratis Kemenhub di Kendari


Kendari - Polresta Kendari mulai menyelidiki dugaan pungutan liar terhadap peserta program mudik gratis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara.
Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari sejumlah calon pemudik yang mengaku dimintai sejumlah uang saat mengambil tiket program mudik gratis tersebut.
Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau, mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti aduan masyarakat dengan melakukan pengumpulan informasi dan meminta keterangan dari para pelapor.
"Kemarin ada aduan dari beberapa masyarakat. Peserta mudik gratis melaporkan adanya pungutan,” kata Welliwanto, Rabu (11/3).
Saat ini, penyidik masih melakukan identifikasi awal untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan pungutan tersebut.
"Sekarang kami masih melakukan identifikasi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan KSOP Kendari dan menginterogasi beberapa masyarakat yang melapor,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah peserta mudik gratis diduga dimintai uang sebesar Rp12 ribu per orang di area pelabuhan. Padahal, program mudik gratis yang digelar Kemenhub seharusnya tidak memungut biaya apa pun dari penumpang.
Sementara itu, Manager HSSE, Hubungan Pelanggan dan RRU PT Pelindo Terminal Petikemas Kendari, Murdani, membenarkan adanya penarikan biaya tersebut. Namun ia menyebut kejadian itu terjadi akibat miskomunikasi antara pihak pelayaran PT Dharma Indah dan penyelenggara program.
Menurutnya, pihak pelayaran mengira biaya yang ditanggung Kemenhub hanya sebatas tarif kapal, sehingga biaya pas pelabuhan tetap diberlakukan kepada penumpang sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
"Kondisi ini terjadi karena miskomunikasi. Mereka berpikir yang ditanggung Kemenhub hanya tarif kapal,” jelas Murdani.
Ia mengungkapkan sekitar 1.700 penumpang sempat dikenakan biaya Rp12 ribu. Dari jumlah itu, dana yang terkumpul diperkirakan mencapai sekitar Rp21 juta.
Pihak pelayaran, lanjutnya, telah berkomitmen untuk mengembalikan seluruh dana tersebut kepada penumpang.
"Nanti saat pemberangkatan akan dibuka konter pengembalian dana di depan ruang tunggu terminal penumpang,” katanya.
Kasus dugaan pungutan ini masih dalam penyelidikan Polresta Kendari untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran atau hanya kesalahpahaman dalam pelaksanaan program mudik gratis tersebut.
Editor: Muh Fajar
Berita BerikutnyaGojo Resmi Jalin Kerja Sama Layanan Transportasi di Bandara Haluoleo Kendari
Baca Juga
Dua Jurnalis Jadi Terlapor Usai Liput Demo, AJI Desak Kapolresta Kendari Dicopot
Kendari – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kapolresta Kendari Kombes Pol. Safi’i Nafsikin dan Kasat Reskrim Kompol Welliwanto Malau…
Sudah Disegel dan Didenda Rp590 Juta, Dua Galangan Kapal di Konsel Diduga Masih Beroperasi
Kendari – Dua galangan kapal di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali disorot setelah diduga masih beroperasi meski telah disegel dan dikenai denda administratif total Rp590…
Pekerja Mundur, Progres Lambat, Proyek RSUD Muna Barat Rp158,3 Miliar Disorot KSP
Muna Barat – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara, senilai Rp158,3 miliar menghadapi persoalan serius. Progres pekerjaan fisik yang diperkirakan belum mencapai 25 persen,…
KUHP Baru Perluas Peran PK, IPKEMINDO Sultra Siapkan Strategi
Kendari – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memperluas peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana. Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan penguatan…
Ombudsman: Ridwan Badallah Banyak Sebar Ujaran Kebencian di TikTok
Kendari – Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, disorot Ombudsman RI Perwakilan Sultra setelah ditemukan banyak ujaran kebencian dalam konten TikTok pribadinya, @eRBe#bersuara. Ujaran tersebut tidak…
Ruksamin Menang Sengketa Mesin Crusher, Jalil Siapkan Perlawanan di Pengadilan Tinggi
Kendari – Sengketa kepemilikan satu unit mesin crusher antara mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin, dan Jalil berlanjut ke tingkat banding. Kuasa hukum Jalil, Imam Rifaldi memastikan pihaknya…







