Praktisi Hukum Nilai PT Marketindo Selaras Eksploitasi Tenaga Kerja Lokal


Kendari - Praktisi hukum, Andre Darmawan, melontarkan kritik tajam terhadap manajemen PT Marketindo Selaras. Ia menilai perusahaan tersebut diduga melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja lokal melalui penerapan status kerja yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan.
Andre menjelaskan, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, ketentuan mengenai status pekerja sudah diatur secara jelas.
"Jika seorang pekerja harian bekerja selama 21 hari dalam sebulan dan berlangsung selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, maka statusnya secara otomatis harus berubah menjadi PKWTT atau pegawai tetap,” kata Andre, Sabtu (7/3).
Menurut Andre, praktik mempertahankan pekerja dalam status harian lepas dalam jangka waktu panjang berpotensi melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan.
Ia juga menyoroti narasi perusahaan yang selama ini mengklaim telah menyejahterakan buruh serta menyerap banyak tenaga kerja.
“Fakta di lapangan justru menunjukkan adanya upaya menghindari kewajiban memberikan hak-hak normatif pekerja dengan mempertahankan status harian lepas dalam jangka waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya.
Sebelumnya, ratusan karyawan PT Marketindo Selaras menggelar aksi demonstrasi dan mogok kerja di depan kantor perusahaan.
Aksi itu dipicu ketidakpuasan para pekerja terhadap kebijakan pengangkatan Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dinilai tidak adil dan tidak transparan.
Perwakilan karyawan, Jasman, mengungkapkan kekecewaan pekerja memuncak setelah beredar kabar bahwa hanya enam orang karyawan yang diangkat menjadi PKWT dan dilakukan secara tertutup.
Sementara itu, ratusan karyawan lainnya masih berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL) tanpa kejelasan status kerja, meskipun sebagian besar telah bekerja dalam kurun waktu yang cukup lama.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Marketindo Selaras belum memberikan keterangan resmi terkait aksi demonstrasi dan tuntutan para pekerja tersebut.
Editor: Redaksi
Berita BerikutnyaGubernur Sultra Tinjau Langsung Lokasi Pembangunan RTLH di Buton Selatan
Baca Juga
Dua Jurnalis Jadi Terlapor Usai Liput Demo, AJI Desak Kapolresta Kendari Dicopot
Kendari – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kapolresta Kendari Kombes Pol. Safi’i Nafsikin dan Kasat Reskrim Kompol Welliwanto Malau…
Sudah Disegel dan Didenda Rp590 Juta, Dua Galangan Kapal di Konsel Diduga Masih Beroperasi
Kendari – Dua galangan kapal di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali disorot setelah diduga masih beroperasi meski telah disegel dan dikenai denda administratif total Rp590…
Pekerja Mundur, Progres Lambat, Proyek RSUD Muna Barat Rp158,3 Miliar Disorot KSP
Muna Barat – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara, senilai Rp158,3 miliar menghadapi persoalan serius. Progres pekerjaan fisik yang diperkirakan belum mencapai 25 persen,…
KUHP Baru Perluas Peran PK, IPKEMINDO Sultra Siapkan Strategi
Kendari – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memperluas peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana. Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan penguatan…
Ombudsman: Ridwan Badallah Banyak Sebar Ujaran Kebencian di TikTok
Kendari – Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, disorot Ombudsman RI Perwakilan Sultra setelah ditemukan banyak ujaran kebencian dalam konten TikTok pribadinya, @eRBe#bersuara. Ujaran tersebut tidak…
Ruksamin Menang Sengketa Mesin Crusher, Jalil Siapkan Perlawanan di Pengadilan Tinggi
Kendari – Sengketa kepemilikan satu unit mesin crusher antara mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin, dan Jalil berlanjut ke tingkat banding. Kuasa hukum Jalil, Imam Rifaldi memastikan pihaknya…







