Program Mudik Gratis Kemenhub di Kendari Tercoreng Dugaan Pungli di Pelabuhan


Kendari - Program mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Sulawesi Tenggara (Sultra) tercoreng dengan dugaan pungutan liar (pungli) kepada calon penumpang di Pelabuhan Nusantara Kendari.
Sejumlah pemudik mengaku tetap diminta membayar Rp 12 ribu saat hendak berangkat, meski telah terdaftar sebagai peserta mudik gratis.
Uang tersebut disebut sebagai biaya pas penumpang atau biaya masuk pelabuhan. Namun bagi masyarakat yang sudah mendapatkan tiket gratis, pungutan itu menimbulkan kebingungan dan kekecewaan. Sebagian bahkan menilai praktik tersebut sebagai pungutan liar.
Salah satu calon penumpang berinisial A (27) mengaku diminta membayar Rp12 ribu saat mengurus keberangkatan pada Jumat, 6 Maret 2026.
Dia mempertanyakan adanya biaya tambahan dalam program yang seharusnya membantu masyarakat pulang kampung menjelang Lebaran.
“Saya kira semuanya gratis karena ini program mudik dari Kemenhub. Ternyata masih diminta bayar Rp12 ribu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa, 10 Maret 2026.
Manager HSSE, Hubungan Pelanggan dan RRU PT Pelindo Terminal Petikemas Kendari, Murdani, saat dikonfirmasi wartawan mengakui sempat terjadi penarikan biaya Rp 12 ribu kepada sebagian calon penumpang.
Mardani bilang biaya tersebut merupakan pas penumpang pelabuhan yang biasanya memang dibebankan kepada penumpang kapal.
Pada tiket kapal rute Kendari-Raha misalnya, tarif sebesar Rp 172 ribu sebenarnya terdiri dari Rp 160 ribu tarif kapal dan Rp12 ribu pas pelabuhan. Namun dalam pelaksanaan program mudik gratis, terjadi miskomunikasi antara pihak pelayaran dan penyelenggara program.
Pihak pelayaran mengira biaya yang ditanggung Kemenhub hanya tarif kapal, sehingga pas pelabuhan tetap dibebankan kepada penumpang seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Padahal biaya pas pelabuhan juga ditanggung dalam program itu.
"Kondisi ini terjadi karena miskomunikasi. Mereka mengira yang ditanggung Kemenhub hanya tarif kapal,” kata Murdani.
Persoalan tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi antara Kemenhub, Pelindo, dan operator kapal pada 7 Maret 2026 yang digelar secara daring.
Dalam rapat itu dipastikan bahwa seluruh biaya perjalanan, termasuk pas pelabuhan, sepenuhnya ditanggung oleh Kemenhub.
Sejak pendaftaran mudik gratis kembali dibuka pada 8 Maret 2026, calon penumpang tidak lagi dikenakan biaya Rp12 ribu tersebut.
Murdani menyebutkan sekitar 1.700 tiket sempat dikenakan pas penumpang Rp12 ribu dengan total nilai sekitar Rp21 juta sebelum kebijakan tersebut diperjelas.
Ia memastikan dana yang sudah terlanjur dipungut akan dikembalikan kepada penumpang pada hari keberangkatan.
"Pihak pelayaran akan membuka konter pengembalian dana di depan ruang tunggu terminal penumpang sebelum keberangkatan,” jelasnya.
Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Regional 4 Kendari, Herryanto, hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait polemik pungutan tersebut.
Editor: Radaksi
Berita BerikutnyaBareskrim Polri Gerebek Tambang Ilegal di Bombana, 20 Ton Antimoni Disita
Baca Juga
Dua Jurnalis Jadi Terlapor Usai Liput Demo, AJI Desak Kapolresta Kendari Dicopot
Kendari – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kapolresta Kendari Kombes Pol. Safi’i Nafsikin dan Kasat Reskrim Kompol Welliwanto Malau…
Sudah Disegel dan Didenda Rp590 Juta, Dua Galangan Kapal di Konsel Diduga Masih Beroperasi
Kendari – Dua galangan kapal di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali disorot setelah diduga masih beroperasi meski telah disegel dan dikenai denda administratif total Rp590…
Pekerja Mundur, Progres Lambat, Proyek RSUD Muna Barat Rp158,3 Miliar Disorot KSP
Muna Barat – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara, senilai Rp158,3 miliar menghadapi persoalan serius. Progres pekerjaan fisik yang diperkirakan belum mencapai 25 persen,…
KUHP Baru Perluas Peran PK, IPKEMINDO Sultra Siapkan Strategi
Kendari – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memperluas peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana. Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan penguatan…
Ombudsman: Ridwan Badallah Banyak Sebar Ujaran Kebencian di TikTok
Kendari – Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, disorot Ombudsman RI Perwakilan Sultra setelah ditemukan banyak ujaran kebencian dalam konten TikTok pribadinya, @eRBe#bersuara. Ujaran tersebut tidak…
Ruksamin Menang Sengketa Mesin Crusher, Jalil Siapkan Perlawanan di Pengadilan Tinggi
Kendari – Sengketa kepemilikan satu unit mesin crusher antara mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin, dan Jalil berlanjut ke tingkat banding. Kuasa hukum Jalil, Imam Rifaldi memastikan pihaknya…







