Kendari – Ketua Projo Muna Barat (Mubar) Laode Muh Junaim mengatakan demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan Pj Bupati Dr Bahri yang bertepatan dengan Rakornas Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kota Kendari dan dihadiri Mendagri Tito Karnavian, diduga pesanan politik.
Menurutnya gerakan tersebut tidak ideologis, tendensius, argumentasinya sangat sumir, dan narasinya lemah karena tidak berdasarkan kajian akademik.
“Mereka mengabaikan fakta tentang prestasi Pak Bahri sebagai Pj Bupati Mubar, terkait percepatan pembangunan perkantoran pemda, peningkatan pelayanan publik, serapan anggaran maksimal, pengendalian inflasi, penataan birokrasi, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,” kata Laode Muh Junaim Pasa, Selasa (11/4).
Junaim menyebut masih banyak indikator ilmiah yang menunjukan prestasi gemilang Dr Bahri sebagai Pj Bupati Muna Barat selama hampir setahun.
“Dengan indikator keberhasilan tersebut Pak Bahri pantas dan layak diperpanjang sebagai Pj di Mubar,” ujar alumni HMI Cabang Kendari ini.
Mantan Ketua Majelis Permusyaratan Mahasiswa (MPM) STIK Avicena Kendari ini mengklaim bahwa masyarakat Mubar puas dengan kinerja Pj Bupati saat ini.
“Masyarakat di Mubar bahkan tidak tahu jika ada demonstrasi di Kendari menolak perpajangan Pj Bupati. Jadi, demonstrasi hari ini, mewakili kepentingan siapa, tentu saja ditengarai mereka mewakili kepentingan elit tertentu, bukan aspirasi rakyat, kami duga itu pesanan politik,” beberanya.
Terakhir, Junaim menyebut pihak yang menolak perpanjangan Pj Bupati sebagai upaya propaganda di tengah masyarakat jelang Pilkada 2024
“Mari kita bersama-sama mendukung semua program Pj Bupati tanpa membuat isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Kita dukung Pj Bahri untuk mengendalikan stunting, inflasi, dan menciptakan keteduhan kamtibmas jelang tahun politik 2024,” tutupnya.
Diketahui, sejumlah massa aksi melakukan unjuk rasa menolak perpanjangan Pj Bupati Mubar di pertigaan Kopi Daeng, tidak jauh dari Hotel Claro, lokasi Rapat Koordinasi Nasional Kemendagri yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Rakornas bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya itu bertema: Sinergi memantapkan kerukunan sosial masyarakat dalam mewujudkan pemilu damai, aman dan harmoni.
Editor: Denyi Risman
