PT Daka Dinilai Abaikan Anak-anak Konawe Utara, Sekolah Terdampak Lumpur dan Debu Tambang

Konawe Utara - Suasana belajar di SD Negeri 3 Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, tak ubahnya seperti ruang darurat di tengah kawasan industri. Di musim hujan, lumpur menyerbu teras sekolah. Saat kering, debu beterbangan menyelimuti ruang kelas. Semua itu terjadi akibat aktivitas pertambangan PT Daka Group yang beroperasi tak jauh dari sekolah tersebut, tepatnya di Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan.

Kepala Sekolah SDN 3 Lasolo, Asrifin, angkat suara atas situasi yang mereka alami selama bertahun-tahun.

“Dampaknya pada saat hujan lumpur naik di teras (bangunan sekolah),” kata Asrifin saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Rabu (16/7).

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa selama ini PT Daka tidak memberikan kontribusi apapun kepada sekolah yang berada di tengah kawasan tambang nikel tersebut.

“Bahkan PT Daka tidak pernah ada kontribusinya pada siswa di sekolah,” pungkasnya.

Masalah ini bukan baru muncul. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, rencana relokasi SDN 3 Lasolo Kepulauan sudah disuarakan sejak 2019.

PT Daka kala itu berjanji akan membangun enam ruang kelas baru, sebuah perpustakaan, dan ruang guru sebagai kompensasi karena sekolah berdiri di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan.

Namun hingga pertengahan Juli 2025, janji itu masih belum terealisasi.

Kepala Desa Boedingi, Aksar, membenarkan bahwa progres relokasi masih belum selesai. Ia menyebut PT Daka telah menyiapkan sebagian material dan lokasi baru, namun prosesnya masih menggantung.

“Sementara progres, tinggal tunggu arahan dari Dinas Pendidikan. Material pasir dan tempat sudah ada,” tuturnya.

Aksar juga menegaskan bahwa kondisi bangunan SDN 3 Lasolo kini sudah tidak layak pakai dan mendesak pihak perusahaan agar segera melakukan relokasi.

“Kondisi bangunan sudah tidak layak pakai. Bulan ini saya sempat sampaikan ke HRD PT Daka agar segera melakukan relokasi,” ujar Aksar.

Ketua Komisi III DPRD Konawe Utara, Samir, mengaku belum mengetahui secara detail kondisi sekolah tersebut.

“Belum pernah ditinjau,” jawabnya singkat kepada awak media beberapa waktu lalu.

Sementara itu, aktivis lingkungan dari Lembaga Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konawe Utara, yang akrab disapa Jeje, menilai keberadaan sekolah yang terlalu dekat dengan area jetty bongkar muat nikel berbahaya bagi kesehatan siswa.

“Aktivitas tambang dan bongkar muat perusahaan akan menghasilkan debu yang mengotori lingkungan sekolah sehingga anak-anak harus sering membersihkan ruangan sehingga proses belajar,” tegas Jeje.

Aktivis yang juga mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mendesak PT Daka agar segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk mempercepat relokasi sekolah.

“Sudah enam tahun lebih sejak rencana relokasi dicetuskan, SDN 3 Lasolo masih bertahan di kawasan bahaya jetty tanpa relokasi. Jika implementasi terus tertunda, risiko kesehatan dan pendidikan siswa semakin urgensi untuk diatasi,” ungkapnya.

Dalam nada getir, ia menutup pernyataannya dengan sindiran tajam terhadap pemerintah dan PT Daka.

“Di mana perasaan pemerintah Konawe Utara melihat siswa-siswi SDN 3 Lasolo Kepulauan melaksanakan belajar dengan suara klakson dump truck dan debu yang bertebaran? Apakah ini yang dimaksud Indonesia menuju emas 2045?” pungkasnya.

Sementara itu, pihak PT Daka yang coba dikonfirmasi mengenai keterlambatan relokasi sekolah, belum memberikan respons. Salah satu perwakilan perusahaan, Kadir, tidak membalas pesan konfirmasi hingga berita ini diterbitkan.

Editor: Redaksi