Konawe – Janji PT. Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) untuk membangun kawasan mega industri di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kembali dipertanyakan.
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra membongkar sejumlah dugaan pelanggaran dan ketimpangan yang terjadi dalam praktik perusahaan tambang nikel tersebut.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menilai kehadiran PT. SCM yang semula digadang-gadang sebagai pengelola kawasan industri justru terkesan menyimpang dari tujuan awal.
Hal ini ditandai dengan masifnya aktivitas pertambangan dan penjualan ore mentah ke luar daerah, alih-alih merealisasikan pembangunan smelter dan infrastruktur energi seperti yang dijanjikan.
“Sejak kapan pengelola kawasan industri butuh kuota RKAB, apalagi dengan jumlah yang fantastis mencapai 19 juta ton,” tegas Hendro dalam pernyataannya kepada media ini, Rabu (28/5).
RKAB atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang disetujui pemerintah untuk PT. SCM disebut mencapai 19 juta metrik ton per tahun, angka yang dinilai tidak wajar untuk sebuah perusahaan yang mengklaim diri sebagai pengelola kawasan industri.
Dalam sebuah pertemuan resmi dengan Pemerintah Daerah Konawe, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Konawe, pihak manajemen PT. SCM memaparkan rencana ambisius pembangunan dua smelter dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah Routa.
Rencana tersebut mencakup pembangunan smelter pengolahan limonit dan saprolit di Desa Lalomerui serta smelter milik PT. Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) di wilayah Matabuangga.
Namun kenyataannya di lapangan sangat berbeda.
“Ini yang perlu dibuktikan oleh PT. SCM, mana smelter pengolahan saprolit dan limonit di Desa Lalomerui? Mana smelter PT. IKIP di wilayah Matabuangga? Dan mana PLTS yang dijanjikan itu?” tantang pria yang akrab disapa Egis itu.
Ampuh Sultra menilai PT. SCM lebih memilih fokus pada aktivitas tambang dan penjualan ore nikel mentah ketimbang menepati janji pembangunan smelter.
Padahal, kata Hendro, rencana kawasan mega industri di Routa sangat dinantikan masyarakat.
“Kalau PT. SCM serius dan benar-benar bangun smelter, maka tenaga kerja yang akan diserap bisa mencapai puluhan ribu tenaga kerja,” bebernya.
Namun, harapan itu nyaris pupus. Fakta di lapangan menunjukkan, PT. SCM justru diduga memperkuat aktivitas hauling dan pengiriman ore ke Morowali, Sulawesi Tengah.
Ironisnya, metode pengiriman dilakukan dengan dua cara: jalur darat dan pipa besar.
“Jadi saat ada kunjungan dari Pemda Konawe tahun 2022, pemaparan PT. SCM adalah soal rencana pembangunan smelter. Tapi fakta yang terjadi di tahun selanjutnya, PT. SCM justru fokus pada penjualan ore mentah ke Morowali, Sulawesi Tengah,” ungkap Hendro.
“Jadi saking fokusnya PT. SCM melakukan penjualan nikel mentah, sampai dilakukan dengan dua metode. Pertama hauling melalui jalur darat dan yang kedua melalui pipa besar,” jelasnya.
Lebih parah lagi, aktivitas tambang PT. SCM juga dituding menjadi salah satu penyebab banjir di Kelurahan Routa beberapa waktu lalu.
“Kalau seperti ini kan masyarakat lagi yang dirugikan, smelter tidak ada, banjir pun melanda,” imbuh Egis.
Atas berbagai temuan tersebut, Ampuh Sultra memberikan ultimatum tegas kepada PT. SCM.
“Jangan mau enaknya saja! Ibaratnya PT. SCM merdeka, masyarakat berduka,” pungkas Hendro.
Ampuh Sultra mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang kuota RKAB PT. SCM yang dinilai tidak rasional.
Selain itu, Pemprov Sultra juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjelas status PT. SCM: apakah benar sebagai pengelola kawasan industri atau hanya perusahaan tambang biasa.
“Sekiranya Pemprov Sultra bisa memastikan, kehadiran PT. SCM ini sebagai perusahaan tambang seperti pada umumnya atau sebagai pengelola kawasan industri. Sebab itu menentukan nasib puluhan ribu calon karyawan yang selama ini menantikan hadirnya smelter di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe,” tutup Hendro.
Editor: Redaksi
