Kendari – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, diduga mencatut nama organisasi pers tanpa izin dalam proposal acara buka puasa bersama Gubernur dengan insan media.
Proposal yang kini dianggap sebagai dokumen ilegal itu sontak memantik amarah empat organisasi pers besar di Sultra, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
Dalam pernyataan sikap bersama, keempat organisasi ini mengecam keras aksi yang mereka anggap sebagai bentuk manipulasi yang mencoreng independensi pers.
“Tindakan ini merupakan bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap organisasi profesi dan media yang menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme. Kami memandang pencatutan ini sebagai manipulasi yang mencederai integritas pers, seolah-olah organisasi kami terlibat dalam agenda yang tidak pernah kami setujui,” tegas mereka dalam pernyataan resmi, Sabtu (22/3).
Atas tindakan ini, AJI, PWI, IJTI, dan AMSI mengeluarkan empat tuntutan tegas. Berikut tuntutannya:
1. Mendesak Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada organisasi yang telah dicatut namanya.
2. Mendesak Gubernur Sultra segera mengambil tindakan tegas terhadap Kadis Kominfo, Ridwan Badallah agar tidak lagi ada oknum yang seenaknya memanfaatkan nama organisasi pers demi kepentingan tertentu.
3. Mendesak pemerintah dan pihak manapun agar berhenti menggunakan nama serta simbol organisasi pers tanpa izin resmi, karena ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi pers.
4. Mendesak Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah menarik seluruh proposal yang mencatut nama dan logo organisasi profesi dan media yang telah tersebar luas.
Keempat organisasi pers ini mengingatkan bahwa penggunaan nama dan simbol organisasi tanpa izin adalah pelanggaran serius yang mengancam independensi media.
Mereka juga menegaskan bahwa PWI, AJI, IJTI, dan AMSI adalah organisasi independen yang tidak tunduk pada kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Editor: Denyi Risman
