Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mencatatkan performa keuangan yang impresif sepanjang tahun 2025.
Tidak hanya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Kendari juga sukses membukukan lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp66 miliar.
Pencapaian ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, hadir langsung menyampaikan penjelasan mengenai laporan keuangan tersebut.
Ia menekankan bahwa opini WTP kali ini terasa lebih istimewa karena adanya peningkatan kualitas hasil audit dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara.
“Alhamdulillah, sampai saat ini Kota Kendari masih mampu mempertahankan opini WTP sebanyak 14 kali berturut-turut. Bahkan pada tahun 2025 meningkat dari WTP dengan penekanan suatu hal menjadi WTP murni,” ungkap Sudirman di hadapan anggota dewan.
Status WTP Murni ini menjadi legitimasi atas kerja keras jajaran Pemkot Kendari dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Selain transparansi, efektivitas pengumpulan pendapatan daerah juga menunjukkan tren positif. Realisasi PAD Kota Kendari mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari posisi sekitar Rp343 miliar pada tahun 2024, kini menembus angka Rp409,6 miliar di tahun 2025.
Peningkatan sebesar Rp66 miliar ini didorong oleh berbagai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Pemkot Kendari juga gencar melakukan digitalisasi layanan untuk memastikan kebocoran pendapatan dapat ditekan seminimal mungkin.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muh Inarto, pemerintah daerah juga memaparkan visi belanja daerah yang lebih outcome-oriented. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pemkot Kendari menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan anggaran pada sektor krusial meliputi peningkatan mutu dan akses sekolah, optimalisasi layanan puskesmas dan rumah sakit, serta pembangunan fasilitas yang menunjang aktivitas warga.
Meski apresiasi mengalir atas capaian WTP dan kenaikan PAD, fraksi-fraksi di DPRD Kota Kendari tetap memberikan sejumlah catatan konstruktif.
Terkait utang kepada pihak ketiga, Pemkot berkomitmen menyusun skema pembayaran bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sementara mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025, Pemkot menjelaskan bahwa dana tersebut bukanlah “uang nganggur”, melainkan dana transfer pusat (seperti DAK dan Dana Insentif Daerah) yang peruntukannya sudah dikunci oleh regulasi.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dan laporan keuangan tiga Perumda kepada pihak legislatif untuk dibahas lebih lanjut, menandai dimulainya proses evaluasi mendalam atas kebijakan fiskal kota setahun terakhir.
Editor: Redaksi
