Konawe – Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menggenjot menyerapan gabah dan beras dari petani di Bumi Anoa.
Langkah ini dilakukan untuk menyukseskan program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional secepatnya.
Langkah dan strategi ini dipaparkan langsung oleh Kadistanak Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya, dalam rapat kerja Perum Bulog se-Sultra yang dihadiri pihak terkait, di antaranya TNI, Polri dan mitra Bulog (penggilingan) yang digelar di Konawe pada Senin (17/2).
Di awal pemaparannya, Rusdin, menyampaikan poin penting pidato Presiden tentang Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, menuju ketahanan pangan nasional.
Selanjutnya, Rusdin memaparkan poin rencana strategi Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, dalam mewujudkan swasembaga pangan.
Setidaknya ada tujuh strategi utama, di antaranya, optimalisasi lahan, cetak sawah, penyediaan alinstan dan pupuk, penyiapan benih unggul, peningkatan produksi padi, pertanian modern melalui petani milenial, dan irigasi.
Strategi-strategi ini sebelumnya juga sudah dilaksanakan oleh Distanak Sultra secara bertahap sampai saat ini.
Rusdin juga memaparakn perkembangan setiap strategi yang sudah dijalankan, hal ini dilakukan guna memastikan program berjalan dengan baik, termasuk perkembangan produksinya.
Dia juga memaparkan perkembangan harga gabah dan beras. Hal ini penting dilakukan untuk segera melaksanakan langkah-langkah apabila harga di pasaran tidak sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP).
Rusdin secara gamblang memaparkan tantangan pembelian gabah dan beras yang harus sesuai HPP.
Pertama, jika panen dalam kondisi cuaca hujan maka kualitas gabah akan turun karena kadar air yang tinggi.
Kedua, masih kurang sarana pengering atau dryer. Lalu, harga banyak ditentukan oleh tengkulak, petani tidak berdaya karena tergantung pada tengkulak
“Selanjutnya adalah peran Bulog perlu ditingkatkan dalam menyerap gabah dan beras petani sesuai dengan HPP, serta perlunya jaminan dari pemerintah untuk pemberlakuan HPP agar petani tidak dirugikan,” ungkap Rusdin.
Rusdin kemudian memaparkan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar HPP dapat diterapkan.
Pertama, berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas serta kualitas padi sawah sehingga memenuhi syarat kualitas HPP terbaru dengan bimbingan lebih intens pada petani agar bisa memproduksi gabah yang cukup dan berkualitas dengan menerapkan tehnologi budidaya yag tepat.
Lalu, penggunaan benih unggul bermutu sangat menetukan kualitas gabah yang dihasilkan
Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait terutama Bulog, TNI dan stakeholder terkait lainnya untuk sosialisasi HPP, pembinaan dan pendampingan petani untuk menghasilkan produksi yang berkualitas sesuai syarat HPP.
Fokus bantuan dan pendampingan pada wilayah-wilayah yg produktivitas dan kualitas produk masih rendah.
Editor: Wiwid Abid Abadi
