Kendari – Sempat ramai diberitakan bahwa Bupati Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) Alvin Akawijaya Putra ‘hilang’.
Isu ‘hilangnya’ Bupati Buton ini disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Bahkan, mereka membuat laporan ke kepolisian Kamis (18/9) dengan alasan keberadaan Bupati tidak jelas, dan sulit untuk ditemui.
Setelah ramai pemberitaan, Alvin pun mengklarifikasi. Ia menegaskan dirinya tidak hilang, melainkan sedang menjalankan perjalanan dinas di Jakarta.
“Saya dua minggu hari kerja di Jakarta, total sekitar 20 hari termasuk akhir pekan. Jadi bukan hilang, tapi memang ada tugas yang harus dijalankan,” kata Alvin kepada wartawan, Minggu (21/9) dilansir Detikcom.
Alvin menyebut selama berada di ibu kota, ia berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait program pembangunan daerah. Salah satunya, ia mengaku sudah bertemu dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Alhamdulillah, kami mendapatkan bantuan peningkatan jalan di Stadion 2,” jelasnya.
Lalu, setelah ramai pemberitaan hilang itu, Alvin kembali ke Buton pada Sabtu (20/9) malam dan langsung menjalankan tugas.
Pada Senin (22/9) akhirnya ia muncul. Anak mantan Gubernur Sultra, Ali Mazi ini pun langsung memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN lingkup Pemkab Buton.
Dalam arahannya, Alvin menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah. Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN tetap bekerja maksimal meski dalam keterbatasan.
“Kita sedang berada dalam situasi efisiensi anggaran. Saya berharap setiap kepala OPD dan ASN bisa menyesuaikan diri. Mungkin ada sedikit pengorbanan, tetapi ini demi kepentingan yang lebih besar, yaitu pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga memastikan pemerintah tetap hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, setiap program Pemkab Buton diarahkan agar memberi manfaat nyata bagi warga.
Bupati menutup arahannya dengan ajakan untuk menjaga semangat kerja, profesionalitas, serta memperkuat koordinasi lintas OPD. Dengan begitu, keterbatasan yang ada dapat diatasi bersama demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.
Editor: Muh Fajar
