Kendari – Sulawesi Tenggara (Sultra) ditunjuk menjadi tuan rumah peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada 10-15 Oktober 2023. Kegiatan itu berlangsung di Kota Kendari, ibu kota provinsi.
Salah satu kegiatannya adalah apel siaga bencana yang dihadiri kurang lebih 1.000 orang yang terdiri dari berbagai elemen, yakni TNI, Polri, Basarnas, BPBD kabupaten kota se-Sultra, PMI, Taruna Siaga Bencana, unsur kesehatan, Pramuka serta berbagai kelompok relawan bencana.
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan peringatan ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya PRB dalam pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia merupakan negara yang termasuk rawan bencana. Karenanya kita semua harus mampu mengenali ancamannya, pahami resiko dan tingkatkan budaya sadar bencana yang bisa terjadi kapan saja, agar dapat meminimalisir dampak sehingga pembangunan terus dapat berlanjut,” kata Andap saat memimpin apel siaga kesiapan peringatan bulan PRB di pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu (11/10).
Andap menjelaskan tujuan peringatan PRB tahun 2023 adalah untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog, mengembangkan jejaring, serta menjadi pembelajaran bersama pelaku PRB di seluruh Indonesia.
Dengan terciptanya kesadaran bersama antarpelaku PRB, Andap ingin mengembangkan kemitraan dan menghimpun masukan-masukan demi pembangunan berkelanjutan yang berbasis PRB.
Andap mengatakan pembangunan berkelanjutan berbasis PRB harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjukkan kondisi riil, potensi, dan kebutuhan akan antisipasi serta rehabilitasi bencana.
“Pembangunan berbasis PRB tidak bisa didasarkan pada asumsi dan opini. Bantuan teknologi digital membantu pemetaan kondisi riil beserta analisanya dengan lebih cepat dan terukur,” kata Andap menambahkan.
Tahapan selanjutnya, ucap Andap, adalah menjadikan hasil riset sebagai dasar pengambil kebijakan anggaran dan legislasi. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Sultra telah memutuskan perubahan APBD dengan menghadirkan sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi pada bulan September lalu.
Selain itu, Provinsi Sultra juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk politik legislasi yang mendukung PRB.
“Langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Sultra lahir dari kesadaran bahwa pembangunan berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika benar-benar tertuang dalam keputusan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan dalam pemerintahan yang berkekuatan hukum,” ujarnya. Rilis
Editor: Muh Fajar RA
