Konawe Selatan – Aktivitas perusahaan tambang pasir silika PT Naga Mas Sultra di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa pemerhati lingkungan.
Sorotan ini mencuat di tengah alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan sebesar 450.000 ton pada tahun 2025.
Ketua Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan (AMPLK) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ibrahim, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima berbagai aduan dari warga sekitar terkait dugaan dampak negatif aktivitas pertambangan PT Naga Mas.
“Ketika PT Naga Mas mematuhi kaidah penambangan yang baik, pasti hal ini tidak akan terjadi,” tegas Ibrahim, yang dikenal sebagai mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan lulusan sarjana hukum dari salah satu kampus ternama di Sultra, Kamis (31/7).
Ia juga menyinggung soal belum dilakukannya reklamasi pascatambang oleh perusahaan tersebut.
“Jika sudah tidak ada aktivitasnya, sebaiknya segera dilakukan reklamasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, AMPLK meminta pemerintah untuk mengevaluasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta RKAB PT Naga Mas.
“Kalau perlu dihentikan sementara aktivitasnya oleh pihak berwenang, dan bila perlu dicabut IUP-nya,” pungkas Ibrahim.
Sementara itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Naga Mas Sultra, Ahmad, membantah seluruh tudingan yang dilayangkan.
Ia menegaskan bahwa wilayah operasi perusahaan tidak berada di area yang saat ini terdampak banjir.
“Kalau wilayah operasi kami di wilayah Lapuko, jauh dari wilayah yang banjir ini. Tidak ada aktivitas PT Naga Mas di wilayah Desa Landipo sejak 2018. Kalau wilayah kerja kami di Kelurahan Lapuko,” jelasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, struktur kepemilikan saham PT Naga Mas Sultra terdiri atas Bambang Setyaki Winotouw (34,9%), Agus Nugroho (34,9%), Gunawan (20,2%), dan Sarifudin Amor (10%).
Editor: Redaksi
