Kendari – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Sarjono, menyambut baik tercapainya “Kesepakatan Jakarta” yang mengakhiri dualisme kepengurusan PWI secara nasional.
Ia secara khusus menyoroti peran sentral Dahlan Dahi dalam mencetuskan ide rekonsiliasi yang dinilai mampu mengembalikan keharmonisan organisasi.
“Kami dari PWI Sultra pertama-tama mengapresiasi senior kami, Abang Dahlan Dahi, telah mencetuskan ide dan semangat melihat kembali PWI seperti sedia kala,” ujar Sarjono, Minggu (18/5).
Sarjono juga menyampaikan apresiasi kepada dua tokoh utama dalam konflik internal PWI, yakni Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang.
Ia memuji sikap arif dan bijaksana keduanya yang akhirnya menyepakati penyelenggaraan Kongres Persatuan paling lambat 30 Agustus 2025 di Jakarta.
“Kami mengapresiasi sikap arif dan bijaksana kedua tokoh sentral dalam konflik ini, Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang,” lanjut Sarjono.
Menurut Sarjono, dinamika kepengurusan yang terjadi selama kurang lebih satu tahun terakhir merupakan ujian kedewasaan bagi seluruh keluarga besar PWI.
Ia menegaskan bahwa rekonsiliasi ini adalah langkah strategis untuk mempererat kembali persaudaraan dalam tubuh organisasi.
“Dinamika kurang lebih 1 tahun ini adalah ujian kematangan PWI dan seluruh keluarga besarnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak dari konflik internal yang sempat memengaruhi produktivitas organisasi dan memunculkan pertanyaan dari berbagai mitra.
Namun, Sarjono optimis bahwa fase ini akan memperkuat fondasi PWI ke depan.
Menjelang Kongres Persatuan, PWI Sultra menyatakan siap berpartisipasi secara objektif dan konsisten dalam menentukan arah dan kepemimpinan PWI nasional yang lebih solid.
“PWI bukan sekadar berkumpul, tetapi ada tanggung jawab besar sejalan dengan perjalanan bangsa melalui wartawan-wartawannya untuk mendorong pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan,” tandas Sarjono.
Sebagai informasi, dualisme kepemimpinan PWI bermula dari terpilihnya Hendry Ch Bangun pada Kongres Bandung, 27 September 2023, yang kemudian memicu penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta pada 18 Agustus 2024 dan menghasilkan Zulmansyah Sekedang sebagai ketua tandingan.
Konflik panjang itu kini resmi berakhir dengan kesepakatan bersama yang dimediasi oleh Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi.
Editor: Denyi Risman
