Sidak di Hypermart Kendari, Polda Sultra Temukan 227 Karung Beras Fortifikasi yang Dilarang Beredar


Kendari – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu ritel modern di Kota Kendari, Senin (21/9/2026).
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan beras fortifikasi yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan tidak kembali beredar di pasaran.
Dalam pemeriksaan di Hypermart Kendari, petugas menemukan sebanyak 227 karung beras fortifikasi ukuran 5 kilogram yang masuk dalam daftar produk yang dilarang beredar.
Temuan itu berkaitan dengan hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sejumlah merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan kandungan gizi dan standar mutu sebagaimana tercantum pada label kemasan.
Plh. Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Decky Hendra Wijaya, mengatakan seluruh beras fortifikasi yang ditemukan petugas tersebut sebenarnya telah lebih dahulu ditarik oleh pihak ritel.
“Temuan itu kami pastikan tidak lagi beredar karena pihak ritel sebelumnya sudah melakukan penarikan terhadap produk yang dimaksud,” kata AKBP Decky.
Beberapa merek yang ditemukan dalam daftar produk yang telah ditarik di antaranya Anak Raja Nusantara, Topi Hoki, dan Hoki Gohan.
Menurut Decky, sidak dilakukan untuk memastikan produk beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan kandungan dan standar mutu tidak kembali dijual kepada masyarakat di wilayah Sultra.
Satgas Pangan Polda Sultra juga mengingatkan pengelola ritel maupun pedagang untuk tidak menjual kembali beras fortifikasi yang telah dinyatakan tidak sesuai ketentuan.
“Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan keamanan pangan dan melindungi masyarakat sebagai konsumen,” ujarnya.
Pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi, lanjutnya, akan terus dilakukan guna mencegah produk yang tidak memenuhi ketentuan kembali beredar di pasaran.
Sebelumnya, pemerintah menemukan sejumlah produk beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi, tetapi kandungan gizinya diduga tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada label kemasan.
Pemeriksaan dilakukan terhadap 27 merek. Dari jumlah tersebut, 25 merek dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
Temuan tersebut disampaikan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, dalam ekspos hasil pemeriksaan beras fortifikasi di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Pemerintah kemudian memerintahkan produk bermasalah untuk ditarik dari peredaran serta menindaklanjuti izin edarnya.
Daftar 25 Merek Beras Fortifikasi
Berdasarkan daftar produk yang disampaikan dalam pemberitaan mengenai temuan pemerintah, 25 merek beras fortifikasi tersebut yakni Idola Fortifikasi, Idola High Quality Whole Grain Rice, Idola Long Grain Rice, Ikan Mas Cupang, AAA Wijaya Kusuma, Cantik Manis, Penari Bangkok, Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royale, Topi Koki Long Grain Crystal, HOK-1 Gohan, Maknyuss Pulen Gizi, Anak Raja Fortifikasi, Anak Raja Nusantara, Top Anak Raja, PMS Induk Ayam, Sumo, Rasvit, FS Nutri Rice, Pelikan, Rice Rojolele, Super Kepala Beras Premium 111, 111 Golden Number, Putri Koki, serta Wellfarm Beras Diabet.
Apa Itu Beras Fortifikasi?
Beras fortifikasi merupakan beras yang ditambahkan zat gizi tertentu, seperti vitamin dan mineral, dengan tujuan meningkatkan kandungan gizinya.
Produk tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Karena itu, kandungan gizi yang tercantum pada label menjadi bagian penting untuk memastikan produk sesuai dengan klaim dan ketentuan yang berlaku.
Produk Mulai Ditarik dari Peredaran
Bapanas menyatakan 25 merek yang diduga bermasalah telah menghentikan produksi beras fortifikasinya.
Hingga minggu pertama September 2026, sebanyak 12 merek disebut telah menarik stok dari peredaran. Sementara itu, produk lainnya masih dalam proses penarikan.
Pemerintah juga telah memberikan surat peringatan kepada 11 pelaku usaha yang memiliki 25 izin edar produk tersebut.
Dalam proses pengawasan dan penarikan, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di sejumlah provinsi turut dilibatkan.
Editor: Denyi Risman
Berita BerikutnyaMantan Camat Morosi dan Dua Bendahara Jadi Tersangka Korupsi Dana Rutin Rp438 Juta
Baca Juga
Danrem Hamim Tohari Apresiasi Sinergi Pemda dan TNI di Muna Barat
Muna Barat – Komandan Korem (Danrem) 143/Halu Oleo, Brigjen TNI Hamim Tohari, mengapresiasi sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Muna Barat, TNI, Polri, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan…
Tak Ingin Ada Anak Putus Sekolah, Muna Barat Siapkan Program Jemput Kembali Siswa
Muna Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai mendata anak-anak yang putus sekolah untuk dikembalikan ke bangku pendidikan. Program ini menargetkan tidak…
Polres Kolaka Gelar Operasi Patuh Anoa 2026, 278 Kendaraan Knalpot Brong Diamankan
Kolaka - Polres Kolaka melalui Kapolres Kolaka, AKBP Ritman Todoan Agung Gultom, melaksanakan press release terkait Operasi Patuh Anoa 2026 yang dilaksanakan pada Sabtu malam hingga dini hari.
HET Cuma Rp6.500, Minyak Tanah di Muna Barat Dijual Rp15 Ribu per Liter
Muna Barat - Harga minyak tanah subsidi di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), dilaporkan mencapai Rp15 ribu per liter. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat Harga…
233 PNS Baru Muna Barat Disumpah, Darwin Soroti Disiplin hingga Kewajiban Tinggal di Daerah
Muna Barat – Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengingatkan 233 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru diangkat agar menjaga disiplin dan mematuhi kewajiban sebagai aparatur negara, termasuk…
Pekerja Mundur, Progres Lambat, Proyek RSUD Muna Barat Rp158,3 Miliar Disorot KSP
Muna Barat – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat, Sulawesi Tenggara, senilai Rp158,3 miliar menghadapi persoalan serius. Progres pekerjaan fisik yang diperkirakan belum mencapai 25 persen,…







