Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025 lalu.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 tentang Rekomendasi Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025, serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga menjadi dasar pelantikan.
Dalam surat tersebut dijelaskan, pengisian jabatan bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Evaluasi dan seleksi terhadap pejabat dilakukan dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pejabat terpilih disebut merupakan hasil seleksi berbasis integritas, kompetensi, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi dan kebutuhan masyarakat. Perombakan ini menjadi bagian dari konsolidasi internal dalam rangka reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada warga Jakarta.
Namun, dalam proses seleksi 59 pejabat eselon II itu, terindikasi adanya kecurangan atau skandal yang diduga dilakukan oleh salah satu Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, serta Sekda DKI Jakarta berinisial MM. Keduanya diduga berkolaborasi meloloskan 20 orang dari 59 pejabat yang dilantik periode lalu.
“Ada sekitar 20 orang-an yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI yang berinisial IM. Dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Bapak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari akan hal itu, karena beliau memang tidak tahu, ada permainan di belakang itu,” kata salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi yang berkantor di Balai Kota, berinisial SW, kepada wartawan, Senin (11/8).
SW mengaku mendapatkan informasi tersebut dari empat kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI, berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Diketahui, perbuatan IM berdasarkan arahan dari kekasihnya berinisial DDY dan tangan kanannya, DDY berinisial HMT.
Diketahui bahwa IM ditugaskan oleh DDY, kekasihnya, untuk berkolaborasi dengan Sekda MM supaya bisa menaruh pejabat eselon II yang dapat mengatur proyek bersama HMT yang bertugas sebagai operator. Selain itu, pimpinan DPRD DKI yang juga kader PDIP berinisial IM ini diketahui kerap memanggil seluruh kepala dinas, direktur utama BUMD DKI, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek. Operatornya, DDY berinisial HMT, juga kerap didampingi oleh staf Gubernur bernama UDN dan WSN yang sering terlihat mendatangi ruangan Sekda MM.
Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM ini juga diketahui bersama kekasihnya berinisial DDY berkolaborasi dengan pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan Sekda MM, para kepala dinas, dan Dirut BUMD DKI Jakarta agar menuruti seluruh kemauannya.
“IM dengan backup dari pimpinan KPK periode sekarang sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur utama BUMD DKI Jakarta, dan kontraktor ke ruangannya untuk mengatur proyek. Bersama operator pacarnya yang berinisial DDY, yaitu HMT, serta UDN dan WSN selaku staf Gubernur DKI Jakarta, sering terlihat main ke ruangan IM untuk melakukan kongkalikong dan juga sering terlihat main ke ruangan Sekda MM untuk berkoordinasi,” tuturnya.
Oleh karena itu, SW meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar lebih waspada dan hati-hati dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV berikutnya. Diduga komplotan tersebut akan kembali ‘bermain’ untuk meloloskan sejumlah orang di lingkarannya.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon III dan IV yang rencananya akan dilantik berikutnya, terutama untuk jabatan camat, lurah, dan dinas teknis. Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, serta Sekda DKI Jakarta Marullah Matali.
Editor: Redaksi
