Skor SPI Sultra Capai 72,66, KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Aset

Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mempertegas komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hal ini disampaikan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sultra, Rabu (6/5/2026).

Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak fondasi pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat.

Ia menyerukan agar seluruh elemen pemerintahan, dari tingkat provinsi hingga desa, membangun sinergi yang kuat dalam upaya pencegahan.

“Kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pencegahan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi komitmen kolektif kita semua,” ujar Andi Sumangerukka.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, memberikan catatan terkait potret integritas di Bumi Anoa.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), Sultra mencatatkan skor 72,66 yang dinilai cukup baik. Meski demikian, dari sisi tata kelola, nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025 masih berada di angka 51,09.

Angka ini menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam hal penguatan tata kelola pemerintahan agar lebih maksimal.

KPK juga menyoroti manajemen aset daerah sebagai titik krusial pengawasan.

Menurut Edi, komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi prasyarat utama agar fungsi pelayanan publik berjalan beriringan tanpa adanya penyimpangan.

Gubernur berharap kehadiran KPK selama tiga hari di Sultra (6-8 Mei 2026) dapat memberikan solusi konkret serta langkah-langkah strategis bagi perbaikan sistem pemerintahan.

Fokus utamanya adalah memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, anggota DPRD Sultra, serta pimpinan instansi vertikal sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan Sultra yang maju, aman, dan religius.

Editor: Redaksi