Solidaritas Sultra Mengalir ke Sumut, Sumbar, dan Aceh: Rp 500 Juta per Provinsi dari BTT

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi Potensi Kerawanan Menjelang dan Pasca Nataru 2025–2026 di Kantor Gubernur Sultra. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen Pemprov menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 1,5 miliar untuk tiga provinsi terdampak bencana. Foto: Dok. Istimewa.

Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp 1,5 miliar untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Dalam skema distribusinya, masing-masing provinsi terdampak menerima Rp 500 juta yang diambil dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Sultra.

Pengalokasian dana ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Potensi Kerawanan Menjelang dan Pasca Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 (Nataru) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (8/12).

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, memimpin langsung rakor tersebut dan menegaskan sikap Pemprov dalam merespons bencana di tiga provinsi terdampak.

Ia memastikan bahwa bantuan itu hanya bagian dari dukungan awal dan membuka ruang partisipasi luas dari seluruh lapisan masyarakat Sultra.

“Saya juga akan memberikan donasi secara pribadi,” ujarnya.

Mereka yang hadir dalam rakor juga diminta ikut terlibat, termasuk para bupati, wali kota, hingga masyarakat umum. Gubernur mengajak mereka untuk menyisihkan kelebihan hartanya untuk didonasikan.

Namun selain dukungan anggaran, rakor juga menjadi panggung peringatan keras terkait ancaman bencana yang berpotensi melanda wilayah Sultra dalam beberapa bulan ke depan.

Data yang dipaparkan menunjukkan curah hujan diprediksi meningkat tajam mulai akhir Desember 2025 hingga Mei 2026. Situasi ini dianggap cukup rawan untuk memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan langkah antisipatif yang harus diambil para kepala daerah. Ia menekankan tidak ingin ada pimpinan wilayah yang justru meninggalkan masyarakat saat kejadian bencana.

“Kita tidak meminta, tetapi apabila nanti terjadi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Tenggara, maka tidak boleh ada kepala daerah yang meninggalkan daerahnya, terutama daerah yang terdampak. Kalau perlu saya akan menginap di wilayah tersebut,” tegasnya.

Di sisi lain, dukungan logistik untuk korban di Sumatra juga mendapat respons cepat dari Lanud Halu Oleo. Komandan Lanud, Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto, menyampaikan kesiapan penuh satu unit pesawat Hercules untuk pengiriman bantuan.

“Siapapun yang ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan, dalam bentuk apapun, dapat membawanya ke Lanud Halu Oleo dan kami akan mengantarkannya,” tuturnya.

Rakor tersebut turut diwarnai penyampaian laporan kesiapsiagaan dari berbagai instansi, mulai dari BMKG, BPBD, Basarnas, Bulog, hingga sektor kesehatan dan perhubungan.

Sementara unsur forkopimda sepakat memperkuat struktur penanganan bencana melalui penyusunan protap kewilayahan, pembentukan satgas, serta penguatan mekanisme komunikasi lintas lembaga.


Editor: Redaksi

error: Content is protected !!