Kendari – Dalam rentang waktu yang masih pagi di tahun 2025, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menggelontorkan belanja negara senilai Rp3,65 triliun.
Seperti air bah yang mengalir deras, dana ini terbagi atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1,01 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,84 triliun.
Namun, di balik angka ini, muncul pertanyaan: siapa yang paling banyak menghabiskan anggaran?
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sultra, Syarwan, mengungkapkan bahwa realisasi ini baru mencapai 15,11 persen dari total pagu Rp25,6 triliun.
“Realisasi Belanja Negara itu sebesar 15,11 persen dari pagu, terdiri atas belanja K/L sebesar 16,44 persen dari pagu dan TKD sebesar 14,68 persen dari pagu,” kata Syarwan, Minggu (23/3).
Dari daftar belanja, satu institusi tampak paling menonjol dalam konsumsi anggaran: kepolisian.
“Untuk belanja negara tertinggi terdapat pada institusi kepolisian dengan total belanja senilai Rp254,32 miliar atau 24,95 persen dari total realisasi di Sultra,” ungkapnya.
Namun, meski belanja negara bertumbuh, realisasi pendapatan negara justru mengalami kontraksi.
Hingga 21 Maret 2025, pendapatan negara di Bumi Anoa tercatat Rp512,06 miliar, yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp337,49 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp174,58 miliar.
“Untuk penerimaan perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 31,19 persen, sementara PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 16,24 persen,” ujar Syarwan.
Dari segi kinerja belanja K/L, KPPN Kolaka mencatat realisasi tertinggi secara persentase sebesar 20,73 persen, didorong oleh akselerasi belanja pegawai.
Namun, jika dilihat dari nominal, KPPN Kendari memegang kendali dengan total realisasi Rp736,15 miliar atau 72,52 persen dari seluruh belanja K/L.
Editor: Denyi Risman
