Daerah  

Syarifuddin Saafa Desak DPR RI Atasi 22 Titik Blank Spot di Buton

Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Saafa (tengah), saat melakukan kunjungan kerja ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin (24/02). Dok. Istimewa.

Jakarta – Kabupaten Buton masih terjebak dalam era kegelapan digital. Sebanyak 22 titik blank spot mengisolasi masyarakat dari akses internet, menghambat komunikasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.

Demi mengakhiri keterbelakangan ini, Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Saafa, mendatangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/02).

Audiensi tersebut diterima oleh Anggota Komisi I DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, serta Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar. Dalam pertemuan itu, Syarifuddin menyoroti masalah besar yang masih menghantui daerahnya: konektivitas yang belum merata.

“Buton adalah daerah induk dari berbagai pemekaran dan bercita-cita memiliki entitas sebagai provinsi sendiri. Saat ini, Buton masih tergolong tertinggal, meskipun memiliki potensi luar biasa, seperti cadangan aspal terbesar di dunia serta potensi minyak di lepas pantai. Namun, APBD kami hanya sekitar Rp 800 miliar,” ungkapnya.

Namun, kekayaan alam tak berarti tanpa infrastruktur yang memadai. Salah satu tantangan terbesar Buton adalah 22 titik blank spot yang membuat ribuan masyarakatnya seolah hidup dalam keterasingan digital.

Menanggapi hal ini, Habib Idrus menyatakan kesiapannya untuk mendorong penyelesaian masalah tersebut.

“Kami senang punya Wakil Bupati yang bersemangat meskipun baru dilantik. Terkait 22 blank spot ini, akan kami perjuangkan di Komisi I. Saya akan menghubungi langsung Menteri terkait agar permasalahan ini segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, Ismail Bachtiar menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam sebagai kunci pembangunan daerah.

“Pak Wakil (Bupati) bisa mengoptimalkan Perseroda atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola potensi aspal dan minyak yang ada. Jika memungkinkan, data potensi tersebut bisa disiapkan agar kami bisa membahasnya lebih lanjut dengan mitra Komisi VI,” ujarnya.


Editor: Denyi Risman

error: Content is protected !!