Tariala Ogah Mundur dari Kursi Ketua DPRD Sultra: Kalau Dipecat Yes

La Ode Tariala. Foto: Dok. Instagram DPRD Sultra.

Kendari – Polemik pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali memanas. Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala menegaskan dirinya tidak akan mundur meski keputusan DPP Partai NasDem yang telah mencopotnya sejak November 2025 lalu.

Tariala menilai dirinya dipilih langsung oleh rakyat sehingga tidak akan melepas jabatannya secara sukarela. Ia mengaku baru akan berhenti jika proses pergantian telah resmi selesai.

“Saya dipilih rakyat, tidak akan pernah mundur. Kalau dipecat yes,” ujar Tariala saat ditemui di halaman DPRD Sultra usai menemui massa BEM Universitas Halu Oleo (UHO) yang menggelar aksi demonstrasi, Senin (25/5).

Sebelumnya, DPW Partai NasDem Sultra telah menarik mandat Tariala sebagai Ketua DPRD Sultra. Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh juga telah menerbitkan keputusan pergantian jabatan ketua DPRD dari La Ode Tariala kepada Syahrul Said.

Pergantian itu tertuang dalam surat keputusan bernomor 28A-SK/AKD/DPP-NasDem/XI/2025 tertanggal 20 November 2025.

Meski begitu, proses pergantian hingga kini belum terealisasi. Rapat paripurna pengusulan pergantian alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sultra berulang kali gagal kuorum.

Tariala sendiri diketahui beberapa kali tidak menghadiri rapat paripurna tersebut.

Menurut Tariala, proses pergantian masih berjalan dan dirinya akan berhenti secara otomatis jika semua tahapan telah rampung.

“Logikanya kembali ke kita bos, kalau seandainya kamu yang diganti, terus proses sendiri mau nggak,” kata Tariala.

“Bukan tidak mau diganti, yang mau diproses saya, masa saya yang mau pimpin rapat, kan ada pimpinan lain,” sambungnya.

Di sisi lain, Ketua DPW Partai NasDem Sultra Ali Mazi menegaskan jabatan Ketua DPRD merupakan hak penuh partai politik, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

Ali Mazi menyebut masyarakat memilih Tariala sebagai anggota DPRD, sementara penentuan siapa yang duduk sebagai ketua sepenuhnya menjadi kewenangan partai.

“Ketua itu adalah kewenangan partai dan tidak boleh diintervensi. Kalau partai minta sudah kita giliran, kan bukan cuma NasDem, PKS baru diganti juga,” ujar Ali Mazi di sela Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Sekolah Partai NasDem Sultra, Selasa (19/5).


Editor: Redaksi

error: Content is protected !!