Muna Barat – Dalam upaya menekan inflasi yang disebabkan kenaikan BBM bersubsidi, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Dr Bahri membentuk tim pengawasan bahan bakar minyak dan gas bumi (migas) di wilayahnya pada Jumat (14/10).
Pengawasan dilakukan bekerjasama dengan lintas organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan semua pihak terkait.
Salah satu kunci utama keberhasilan pengendalian inflasi ialah Pemda mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan BBM subsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini menyebutkan ada tiga hal utama yang menjadi tugas dari tim yang dibentuknya ini.
Pertama, memonitor dan memastikan ketersediaan dan kecakupan stok BBM khususnya BBM subsidi.
Kedua, memonitor dan memastikan kelancaran dan pemerataan distribusi BBM dari produksi hingga ke konsumen.
Kemudian ketiga adalah memonitor dan mastikan stabilitas harga BBM dan mencegah penyimpangan pelaku usaha agar tidak terjadi fraud atau kecurangan.
“Tadi kami sudah rapat perdana dengan tim pengawasan distribusi migas Pemda. Sesuai arahan presiden, kami menyatukan langkah-langkah dalam penanganan inflasi,” ungkapnya.
Tim yang telah dibentuk ini akan segera membuat timeline schedule secara berkala atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu.
“Pemerintah daerah berkomitmen menahan agar inflasi tetap dalam kondisi terkendali di daerah,” tutup Dr Bahri.
Untuk diketahui, berbagai langkah yang telah dilakukan Pemda Mubar dalam menangani inflasi, diantaranya mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan, mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tetap sasaran ke masyarakat tidak mampu serta melaksanakan gerakan penghematan energi.
Selain itu, Pemda menggalakkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen seperti cabai, bawang, dan komoditas lainnya sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.
Laporan: Denyi Risman
