Muna Barat – Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Dr Bahri, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) Tondasi pada Selasa (20/9).
Sidak dilakukan karena banyaknya laporan dari masyarakat bahwa APMS tersebut bertindak curang dengan memainkan takaran.
Diketahui, APMS yang terletak di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara ini didapati masih menggunakan cara-cara konvesional yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Jadi, di APMS Tondasi ini kita menemukan masih menggunakan takaran liter. Misalnya masyarakat membeli 20 liter, yang didapatkan hanya 18 liter saja. Ini kan sangat tidak baik, hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi dikurangi,” kata Bahri di sela-sela sidak.
Berdasarkan perintah Presiden Jokowi dalam rangka penanganan inflasi, kepala daerah diperintahkan menginspeksi pusat-pusat penjualan BBM. Selain itu juga memastikan pendistribusian dan pembelian BBM bersubsidi harus tepat sasaran.
“APMS Tondasi ini melayani untuk nelayan kita. Hari ini kita tertibkan dan mendorong untuk menggunakan cara seperti yang ada di pertamina biasanya yakni menggunakan nosel,” terangnya.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi tidak lagi dirugikan dan mendapatkan sesuai dengan haknya.
Ia memberi warning atau peringatan keras pemilik APMS, jika dalam waktu dua bulan harus sudah menggunakan sistem tera atau nosel. Jika tidak diindahkan, maka APMS ini akan ditutup.
Untuk memastikan pengawasan agar APMS ini tidak memainkan takarannya, pemerintah daerah akan dibantu oleh Danramil Tikep dan Polsek Tiworo Tengah serta masyarakat sekitar.
“Masyarakat jangan segan-segan melaporkan masalah seperti ini kepada saya. Kita tindak tegas,” katanya.
Sementara itu, pemilik APMS Tondasi, Aras mengakui, telah mengurangi takaran BBM bersubsidi yang diberikan kepada masyarakat.
Aras beralasan kurangnya takaran tersebut diakibatkan oleh adanya busa yang muncul saat menumpah solar ke dalam jerigen milik masyarakat.
“Iya, memang benar takarannya berkurang. Dari 20 liter yang dibeli masyarakat, dan diterimanya hanya 18 liter,” terangnya di hadapan Pj Bupati.
Aras mengungkapkan usaha APMS yang dijalaninya sudah berjalan sejak tahun 2004 silam. Sementara untuk membangun SPBU, ia masih terkendala modal.
Ia meminta keringanan dari Pemkab Mubar dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina Wilayah 8 Bau-bau untuk membangun SPBU, karena modal yang harus digunakan dalam membangun SPBU diperkirakan sebesar Rp1,3 miliar.
Dia menjelaskan pasokan BBM bersubsidi yang diterimanya dalam satu bulan itu sekitar 80 ton. Dalam satu bulan pasokan BBM yang masuk sebanyak 10 kali atau dalam satu minggu sebanyak 8 ton.
“Kita bagikan BBM bersubsidi ke masyarakat tergantung ukuran Pk mesin kapalnya. Kalau 10 Pk kita kasih 1 jerigen, 24 pk kita kasih 2 jerigen dan 30 pk keatas itu kita kasih 3 jerigen,” tandasnya.
Laporan: Denyi Risman
