Kendari – Kementerian PPN Republik Indonesia atau Bappenas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Senin (6/5).
Kegiatan yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo ini diikuti oleh seluruah kepala daerah di Indonesia, tak terkecuali Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto. Pj Gubernur Andap hadir didampingi Sekda Sultra, Asrun Lio.
Dalam laporannya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan capaian sasaran pembangunan di Indonesia periode 2014-2023 yang mengalami peningkatan.
“Alhamdulillah, capaian indikator makro pembangunan menunjukkan hal yang sangat positif,” kata Suharso.
Suharso bilang, pertumbuhan ekonomi stabil dan terjaga pada kisaran 5 persen, kemiskinan turun menjadi 1 digit menjadi 9,36, jumlah lapangan kerja naik hampir 3 kali lipat pada angka 4,55, indeks pembangunan manusia naik lebih dari 5 poin, gini rasio turun menjadi 0,388, serta nilai tukar petani naik lebih dari 10 poin.
“Status ekonomi Indonesia juga kembali naik kelas menjadi Upper Middle Income dan tembus 1,4 Triliun USD. Kontribusi ekonomi Indonesia terhadap perekonomian global juga alami peningkatan dari 2,4 persen menjadi 2,5 persen pada tahun 2023,” ungkapnya.
Sementara itu, Presiden dalam arahannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global hanya tumbuh 3,2 persen, ini merupakan tantangan situasi ekonomi global yang tidak mudah. Ia menambahkan dampak Covid masih terasa yang sebabkan beberapa negara di Eropa menuju resesi.
Presiden Joko Widodo juga menekankan agar penyusunan RKP Tahun 2025 harus sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
“Selama ini, pemerintah telah memiliki rencana jangka panjang maupun menengah seperti RKP, RPJMN, RPJPN, dll. Tantangan yang dihadapi adalah apakah rencana-rencana tersebut sudah sinkron antara Pusat maupun Daerah,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo kemudian menitipkan tiga pesan kunci kepada para kepala daerah, termasuk di antarannya Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.
Pertama, terkait sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan agar bisa inline mulai dari tingkat pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) hingga ke tingkat pemerintah daerah.
Kedua, program yang dibuat harus berorientasi pada hasil, miliki nilai ekonomi return anggaran dikalkulasi berdasarkan skala prioritas
Keriga, program harus tepat sasaran dan strategis, gunakan anggaran sesuai peruntukkannya serta dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Pj Gubernur nenegaskan akan menindaklanjuti arahan Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang menjadi narasumber pada Musrenbangnas tersebut.
“Kami akan tindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan para narasumber dengan mengsinkronkan antara kebijakan pusat dan daerah. Hal ini semata untuk mewujudkan Sultra yang semakin maju, modern, dan sejahtera,” tegas Pj Gubernur. Rilis.
Editor: Wiwid Abid Abadi
