Muna Barat – Dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat pertama DPRD Muna Barat untuk penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2024, Uking Djassa, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan APBD dan pembangunan di daerahnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh Pj Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, serta sejumlah pejabat daerah lainnya pada Senin (9/9) lalu.
Uking Djassa memulai kritiknya dengan menyoroti ketidakseimbangan dalam pembangunan kantor pemerintah, khususnya Rumah Jabatan (Rujab) Bupati dan DPRD.
“Rujab dan kantor bupati sudah hampir kelar. Kalau kita lihat di medsos, 99 persen. Jika disandingkan dengan kantor DPRD dan Rujab Pimpinan DPRD, saya tidak tahu apa ada 5 persen atau 10 persen. Sepertinya ini, Pak Bupati, tidak seimbang,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Muna Barat ini juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi DPRD yang masih harus berkantor di gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Sudah terlalu lama kawan-kawan berkantor di gedung PAUD ini. Jiwanya kita seperti taman kanak-kanak juga. Taman kanak-kanak kan kalau menangis dikasih permen, dikasih gula-gula sama gurunya dia berhenti, dia tertawa. Bedanya dengan kita, tidak pernah dikasih permen dan gula-gula,” sindirnya, menggarisbawahi urgensi pembangunan kantor DPRD yang layak.
Selain itu, Fraksi Golkar mengkritisi anggaran perubahan tahun 2024 yang dianggap tidak transparan dan cenderung menimbulkan pertanyaan. Uking mempertanyakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang sebelumnya tercatat sebesar Rp 93 miliar namun kini hanya tersisa Rp 11 miliar.
“Rp 82 miliar ini dibuang ke mana. Apa yang dicoret di program sehingga Rp 82 miliar hilang dan tinggal Rp 11 miliar yang utuh,” tegasnya.
Uking Djassa menyebutkan bahwa kondisi ini menunjukkan kegagalan total dalam perencanaan awal APBD.
“Saya menyatakan perencanaan awal APBD gagal total. Gagal permanen. Menganalisa anggaran kalau hanya beda Rp 5 miliar, tidak terlalu jauh dari target. Ini 82 miliar, Bapak Ibu!” katanya dengan nada kritis.
Lebih jauh, Fraksi Golkar juga menyoroti pembangunan Masjid Raya yang tak kunjung selesai. Uking menilai bahwa masjid tersebut merupakan ikon yang harus diselesaikan dengan pertimbangan moral, sosial, dan bahkan politik.
“Masjid Raya harus selesai, Pak Bupati. Bapak harus secara moral, secara sosial, bahkan mungkin secara politik, harus menyelesaikan ini,” desaknya.
Melalui kritik yang disampaikan oleh Uking Djassa, Fraksi Golkar juga berharap agar perencanaan APBD ke depan, khususnya untuk tahun 2025, lebih realistis dan dapat menjadi perhatian khusus, terutama dalam pelaksanaan program yang menjadi prioritas.
Laporan: Denyi Risman
