Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mencatatkan prestasi impresif dalam menjaga stabilitas harga pangan. Konsistensi mereka menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga 200 kali menuai apresiasi tinggi dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Akhmad Wiyagus.
Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Akhmad Wiyagus saat meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di pelataran Balai Kota Kendari, Jumat (29/5/2026).
Ia menilai, langkah Pemkot Kendari melakukan intervensi pasar sebanyak 200 kali sebagai upaya yang tidak main-main.
Wamendagri mengakui bahwa angka 200 kali pelaksanaan pasar murah merupakan jumlah yang sangat fantastis. Bagi pusat, ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi yang fluktuatif.
“Mungkin ini yang terbanyak ya, kota yang melaksanakan intervensi dalam bentuk Gerakan Pangan Murah, sudah 200 kali. Luar biasa ini. Dan ini gong-nya hari ini,” ujar Akhmad Wiyagus dalam sambutannya.
Wiyagus menegaskan, upaya menjaga keterjangkauan harga adalah instruksi langsung Mendagri Tito Karnavian yang memimpin rapat pengendalian inflasi setiap Senin. Menurutnya, stok beras nasional yang mencapai 5 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—tidak akan ada artinya jika masyarakat kesulitan mengaksesnya karena harga yang mahal.
“Pasar murah ini menjadi bagian membuka aksesibilitas antara Bulog dengan masyarakat,” tambahnya.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, mengungkapkan bahwa kegiatan ini sudah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan di Balai Kota.
Saking rutinnya agenda ini, tenda-tenda pasar murah di pelataran Balai Kota hampir tidak pernah dibongkar.
“Izin Pak Wamen, di pelataran ini selalu menjadi saksi bahwa kami selalu menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah. Bahkan tenda-tenda ini belum sempat dibongkar (karena rutinnya kegiatan),” tutur Sudirman.
Sudirman menjelaskan bahwa Pemkot Kendari menerapkan strategi keseimbangan. Pemerintah tidak hanya fokus pada harga murah, tetapi juga menjaga agar harga di tingkat produsen atau UMKM tetap tumbuh dan berkembang.
“Harapan kami melalui Gerakan Pangan Murah ini, kami selalu mengontrol. Tidak juga mesti murah, tapi kami mengontrol agar harga tidak terlalu tinggi. Sehingga masyarakat terjangkau dan produsen kita juga bisa tumbuh,” jelasnya.
Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, serta unsur Forkopimda ini kembali menegaskan bahwa kunci utama pengendalian inflasi daerah terletak pada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha lokal.
Editor: Redaksi
