Kendari – eLFATA Institute mengadakan workshop bertajuk Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 7-8 Agustus 2024 di Theater Mini Perpustakaan Modern Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Acara ini menghadirkan berbagai pihak untuk membahas dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi oleh BUMDes di wilayah tersebut.
Abdul Rahman Farisi, Chairman eLFATA Institute, mengungkapkan bahwa banyak BUMDes di Sulawesi Tenggara masih mengalami kondisi “mati suri”.
“Kami melihat banyak BUMDes yang belum bersertifikasi dan berbadan hukum. Oleh karena itu, kami membantu mereka untuk meningkatkan kapasitas pengelolaannya dan mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) agar dapat memberikan sertifikasi,” ungkap Abdul Rahman, Kamis (8/8).
Kerjasama antara Kemendes dan Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat memperkuat legalitas BUMDes.
“Kami dorong mereka untuk mendukung pengembangan BUMDes di Sulawesi Tenggara. Mereka sangat antusias, tinggal nanti kita lihat bagaimana pemerintah provinsi menjemput bola ini untuk mendorong pemberdayaan BUMDes,” tambah Abdul Rahman.
Azhar Riyadi dari Kemendes menggarisbawahi tantangan terkait stagnasi pendaftaran badan hukum BUMDes di Sulawesi Tenggara.
“Saat ini, kita berupaya untuk mendampingi BUMDes dengan memberikan simulasi pendaftaran badan hukum. Tujuannya adalah agar mereka bisa memahami proses dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat badan hukum dari Kemenkumham,” ujar Azhar.
Dia mengungkapkan bahwa dari sekitar 1.500 BUMDes di wilayah ini, hanya sekitar 316 yang telah mendapatkan status badan hukum.
La Ode Alwi Haidatul, Ketua APDESI Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa BUMDes adalah kunci untuk mempercepat pembangunan desa dan mendorong kemandirian ekonomi.
“Kehadiran kami sebagai Kepala Desa sekaligus Ketua APDESI sangat berharap BUMDes dapat berkembang. Untuk memajukan Indonesia, kita harus memilih desa, dan satu-satunya cara untuk mempercepat kemajuan desa serta perekonomian desa, hingga desa bisa mandiri, adalah lewat BUMDes,” ujar La Ode Alwi.
La Ode Alwi juga menyoroti perlunya keterlibatan pemerintah daerah dan pengembangan regulasi yang mendukung pengelolaan BUMDes. Dia berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua BUMDes di tingkat kabupaten dalam waktu dekat.
“Gubernur meminta kepada semua ketua DPC kabupaten se-Sultra untuk menerbitkan regulasi pengangkatan pengurus BUMDes dan penganggaran, berupa perda, biar Sultra terbentuk semua desa BUMDes-nya,” tegas La Ode Alwi.
Workshop ini juga mendapat dukungan dari perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina, ID FOOD, Bank BRI, Bank Sultra, dan Askrindo, yang menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pengembangan BUMDes melalui berbagai bentuk kemitraan dan dukungan finansial.
Laporan: Denyi Risman
