Kendari – Serapan belanja negara di Sulawesi Tenggara (Sultra) masih tertatih di awal tahun 2025. Dari total pagu anggaran sebesar Rp25,55 triliun, realisasi hingga 7 Maret baru mencapai Rp3.369,63 miliar atau 13,18 persen. Ibarat kendaraan besar yang baru saja menyalakan mesinnya, roda anggaran tampaknya belum berputar kencang.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Syarwan, menjelaskan bahwa dari total pagu belanja negara tersebut, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mendapat alokasi Rp6,15 triliun, sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) mencapai Rp19,41 triliun.
Namun, hingga saat ini, Belanja K/L baru terserap Rp697,05 miliar (11,33 persen dari pagu), sedangkan TKD sedikit lebih baik dengan realisasi Rp2.672,59 miliar (13,77 persen dari pagu).
“Kalau kita persentase, realisasi total belanja negara sebesar 13,18 persen dari pagu, terdiri dari Belanja K/L sebesar 11,33 persen dari pagu dan TKD sebesar 13,77 persen dari pagu,” ujar Syarwan, Sabtu (8/3).
Namun, jika dibandingkan secara tahun ke tahun (year on year), belanja negara di Sultra justru mengalami kontraksi. Belanja K/L mengalami penurunan drastis sebesar 40,19 persen, sementara TKD juga terkontraksi 5,26 persen.
Kondisi ini mengisyaratkan bahwa mesin birokrasi belum bekerja optimal dalam menyalurkan anggaran, atau mungkin ada faktor lain yang menghambat aliran dana ke berbagai sektor.
“Realisasi Belanja tertinggi oleh Kepolisian RI sebesar Rp200,18 miliar atau 28,72 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sultra, sementara itu dari sisi pertumbuhan tahun ke tahun (yoy), sebagian besar K/L khususnya untuk 10 K/L dengan pagu tertinggi mengalami kontraksi,” jelasnya.
Dari segi kinerja KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), KPPN Kolaka mencatat persentase realisasi tertinggi, yakni 14,14 persen, didorong oleh akselerasi belanja pegawai.
Namun, secara nominal, KPPN Kendari masih mendominasi dengan realisasi Rp503,80 miliar atau sekitar 72,28 persen dari seluruh belanja K/L.
Editor: Redaksi
