Kendari – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyarankan agar IUP PT Antam dicabut saja, kemudian 11 IUP swasta di Blok Mandiodo, Konawe Utara, dihidupkan kembali.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, mengatakan kehadiran PT Antam di Konawe Utara bukan memberikan kesejahteraan melainkan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
“Konstelasinya sangat berbeda, waktu 11 IUP masih beroperasi masyarakat Konut banyak yang rasakan kesejahteraan. Di bandingkan sejak kembalinya PT Antam banyak masyarakat maupun pengusaha lokal yang mengeluh,” kata Hendro, Sabtu (24/6).
Menurutnya, PT Antam tidak pernah memiliki tujuan untuk menghidupkan perekonomian atau mensejahterakan masyarakat lingkar tambang khususnya, dan masyarakat Konawe Utara pada umumnya.
“Hal itu dapat dibuktikan dengan pembentukan Kerja Sama Operasi Mandiodo, Tapunggaeya dan Tapuemea atau KSO-MTT yang didominasi oleh perusahaan dari luar Konawe Utara,” ungkapnya.
Kemudian terkait kontrak 10 dollar per metrik ton kepada pengusaha lokal, yang dimana pengusaha lokal boleh menambang di wilayah IUP PT Antam namun dengan catatan ore nikel yang dihasilkan dari pengusaha lokal akan dibeli oleh PT Antam dengan harga 10 dollar per metrik ton.
“Yang kami sampaikan berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, pembentukan KSO-MTT hanya sebagai topeng saja untuk mendapat pengakuan bahwa PT Antam melalui KSO-MTT telah memberdayakan masyarakat lingkar tambang, tetapi faktanya berbeda,” ungkap aktivis asli Konawe Utara ini.
Oleh karena itu, Hendro meminta agar pemerintah Republik Indonesia untuk segera mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Aneka Tambang dan menghidupkan kembali 11 IUP swasta yang sebelumnya tumpang tindih di Blok Mandiodo.
“Kami ingin agar PT Antam segera angkat kaki dari Konawe Utara,” tegasnya.
Hendro meyakini, jika IUP OP PT Antam di Blok Mandiodo dicabut dan 11 IUP Swasta kembali dihidupkan, maka masyarakat Konawe Utara akan kembali merasakan kesejahteraan seperti sebelumnya.
“Kami sangat yakin, bahwa ketika PT Antam angkat kaki dari Konawe Utara, maka perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara akan kembali stabil. Namun dengan catatan, ketika 11 IUP dihidupkan kembali, maka 11 IUP swasta itu harus sepakat yang menjadi kontraktor harus pengusaha lokal dan masyarakat di lingkar tambang,” katanya.
“Yang tidak sepakat untuk memprioritaskan masyarakat lingkar tambang dan pengusaha lokal Konawe Utara nda usah dihidupkan IUP-nya. Bila perlu dibuatkan perjanjian antara pemilik 11 IUP Swasta dengan perwakilan masyarakat lingkar tambang dan perwakilan pengusaha lokal Konawe Utara,” pungkasnya.
Editor: Wiwid Abid Abadi
