Kolaka – Komandan Kodim 1412 Kolaka, Letkol Inf Choky Gunawan, menjelaskan terkait insiden pemalangan jalan hauling di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 5 September 2026 lalu yang dilakukan pihak PT Tambang Rejeki Kolaka (PT TRK).
Dalam insiden itu, Direktur Keamanan PT TRK, Muslihuddin Haruna alias Horo, sempat melontarkan kata-kata “tentara bajingan” terhadap personel TNI yang membuka palang.
Kepada Sultranesia.com, Senin (7/9/2026) malam, Letkol Inf Choky menjelaskan bahwa sebelum membuka palang, pihaknya telah melakukan pendekatan secara persuasif dan menempuh jalur negosiasi.
“Jadi mereka kan memalang duluan, lalu kita mediasi dan negosiasi bersama, ada kepolisian, ada juga dari pihak perusahaan objek vital. Tapi kan mereka tetap berkeras, nah kita, mau gak mau, ini harus tetap berjalan, akhirnya kita buka jalan itu,” jelasnya.
Menurut Choky, proses pembukaan palang dilakukan anggotanya secara persuasif dan tidak disertai tindakan kekerasan fisik maupun pengancaman.
“Tidak ada kekerasan fisik, tidak ada pengancaman, kita hanya coba negosiasi agar minggir, dibuka jalannya. Nah, yang beraksi duluan mereka (pihak PT TRK) dengan teriak tentara bajingan. Dan untungnya anggota saya tidak ada yang terpancing, sampai memukul atau bagaimana,” jelasnya.
Terkait ucapan “tentara bajingan” yang dinilai dapat menyinggung marwah dan nama baik institusi TNI, Letkol Inf Choky mengaku pihaknya masih mempertimbangkan langkah selanjutnya.
“Ya mau gimana, pencemaran nama institusi juga tidak ada, ya nanti kita pikirkan langkah selanjutnya,” katanya.
Choky juga mengungkapkan bahwa aksi pemalangan di kawasan objek vital nasional tersebut bukan kali pertama terjadi.
Menurutnya, berbagai upaya mediasi telah dilakukan berulang kali dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI hingga Polri.
“Pemalangan itu sudah berkali-kali, sudah berkali-kali juga dimediasi, oleh Forkopimda juga sudah berkali-kali dimediasi. Kita sudah mendorong agar mediasi, biar mereka B to B (Bisnis to Bisnis) saja masalah tersebut,” katanya.
Namun, karena aksi pemalangan terus berulang, pihaknya akhirnya mengambil sikap bahwa kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan.
“Karena sudah berkali-kali, terakhir itu ya kita bersikap bahwa (pemalangan itu) tidak bisa dibiarkan terus. Dalam arti soal titik pemalangan yang diklaim sana sini, biarlah secara proses hukum yang sedang berjalan dari pihak yang berwenang,” katanya.
Ia menegaskan, selama proses hukum terkait persoalan tersebut masih berjalan, pihaknya telah mengimbau agar tidak ada lagi aksi pemalangan.
“Selama proses hukum berjalan, kami sudah mengimbau agar tidak ada pemalangan. Karena itu nanti akan merusak citra perusahaan (PT TRK) sendiri. Karena pola seperti itu kan pola premanisme. Kalau dibiarkan nanti di tempat lain akan mencontoh, dan bisa mereka lakukan juga itu,” ujarnya.
Menurutnya, aparat negara berada dalam posisi yang serba sulit apabila persoalan tersebut terus berulang.
“Karena kalau kita diam, aparat negara ya, baik TNI dan Polri kita diam, salah, kita bertindak disalahkan juga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Letkol Inf Choky menjelaskan keberadaan personel TNI di lokasi tersebut. Ia menegaskan, kehadiran TNI bukan untuk berpihak kepada salah satu perusahaan, melainkan menjalankan tugas sesuai Undang-Undang, khususnya dalam pengamanan objek vital nasional (Obvitnas).
Diketahui, PT IPIP, PT Vale, PT CNI hingga PT Antam di Kolaka merupakan bagian dari kawasan PSN dan objek vital strategis negara yang juga harus dijaga oleh aparat, termasuk TNI.
“Keberadaan kami di sana itu ikut mengamankan objek vital nasional yang sifatnya strategis. Keberadaan kita di sana juga itu bersama-sama dengan Polda, Polres dan Brimob ada semua di situ bersama-sama mengamankan Obvitnas itu,” tegasnya.
Editor: Wiwid Abid Abadi
