Muna Barat – Kesatuan Pemuda Nusantara (KPN) menggelar aksi unjuk rasa di Sekretariat Bawaslu dan Polda Sulawesi Tenggara hari ini. Aksi ini merupakan respons terhadap keputusan KPU Muna Barat yang meloloskan dua anggota PPK dan PPS terafiliasi partai politik serta dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat.
Koordinator aksi, Azril, menilai Bawaslu Muna Barat terlalu lemah dalam menanggapi keputusan KPU. Ia menyatakan Bawaslu hanya menyarankan KPU tidak mengulangi kesalahan, sementara KPU luput dari penghakiman. Azril juga menegaskan bahwa Bawaslu seharusnya membawa kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Setelah mengunjungi Bawaslu, para demonstran melanjutkan tuntutan mereka ke Polda Sultra, melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi oleh pasangan calon perseorangan, Rafis dan Saktiriyani Bani.
“Kami telah menyerahkan laporan dan mendukung kepolisian untuk merespons cepat. Jika tidak ada tindakan konkret dalam tiga hari, kami akan kembali dengan gerakan mosi tidak percaya,” tambah Azril.
Ketua Bawaslu Muna Barat, Awaluddin Usa, mengapresiasi partisipasi masyarakat. “Kami menghargai berbagai organisasi yang mengawal proses demokrasi di Muna Barat,” ujarnya.
Awaluddin mengungkapkan bahwa Bawaslu telah menangani pelanggaran administrasi terkait rekrutmen PPK dan PPS serta telah mengeluarkan rekomendasi yang mencakup pemberian peringatan kepada KPU dan penggantian anggota PPK yang terlibat.
“Bawaslu telah menangani masalah ini pada bulan Juni dan mengeluarkan rekomendasi berupa peringatan tertulis kepada KPU Muna Barat serta penggantian anggota PPK dan PPS yang terlibat. Pergantian ini telah dilakukan pada bulan Juni,” terangnya.
Ia juga menjelaskan situasi terkait dugaan pemalsuan KTP oleh pasangan calon, yang belum bisa diproses lebih lanjut.
“Pasal 185 A UU No. 10 Tahun 2016 belum dapat diterapkan karena dukungan yang dipalsukan belum digunakan untuk menetapkan pasangan calon,” jelasnya.
Dalam proses verifikasi, Awaluddin menemukan bahwa dari lebih dari 4.235 dukungan yang diperiksa, hanya 1.965 yang memenuhi syarat.
Aksi mahasiswa ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, tetapi juga cerminan kepedulian generasi muda terhadap masa depan demokrasi di Muna Barat.
Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu, harapan akan terciptanya proses pemilihan yang adil semakin menguat.
Laporan: Denyi Risman
