Kendari – Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu provinsi yang paling banyak terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Pemerintah Pusat.
PSN di Sultra bergerak pada beberapa sektor, mulai dari sektor kawasan industri, bendungan hingga program pembangunan smelter.
Dikutip dari Kompas, berikut daftar PSN yang ada di Bumi Anoa dan direncanakan rampung tahun ini.
Sektor Kawasan Industri
Untuk kawasan industri, tercatat ada tiga, yakni Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) di Morosi, Kabupaten Konawe. Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park di Pomalaa Kabupaten Kolaka, dan Kawasan Industri Motui di Kabupaten Konawe Utara dan terakhir Kawasan Industri Kendari.
Sektor Bendungan dan Irigasi
Untuk sektor ini ada proyek Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, dan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe.
PSN Program Pembangunan Smelter
Untuk progam pengembangan pembangunan smelter di Sultra lebih banyak lagi, di antaranya Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh PT Artha Mining Industry di Bombana.
Kemudian Program Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka. Program Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan.
Selanjutnya, Progran Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe. Program Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan: Smelter PT Kolaka Nikel Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Pomala di Kolaka.
Terkait PSN di wilayah Sultra, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae telah menemui Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, pada Jumat, 5 Januari 2024.
Dalam pertemuan itu, anggota legislatif asal Sulawesi Tenggara ini membahas berbagai hal terkait proyek strategis nasional, seperti pemerataan pembangunan bendungan, pembayaran tanah masyarakat, perpanjangan penetapan lokasi, hingga rencana penggabungan daratan Sulawesi dengan 73 Kabupaten.
Ridwan Bae juga secara rinci melaporkan tentang beberapa proyek strategis nasional yang perlu diperhatikan, termasuk solusi terhadap tanah masyarakat yang belum dibayarkan.
Editor: Muh Fajar
