DPRD-Pemprov Sultra Sepakati APBD-P 2026, Gubernur: Jangan Berhenti Jadi Angka di Kertas

Kendari - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama DPRD Sultra resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, bersama pimpinan DPRD Sultra dalam Rapat Paripurna di Ruang Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD Sultra, Selasa (29/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan agar anggaran yang telah disepakati tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Jangan biarkan anggaran berhenti sebagai angka di atas kertas; pastikan dia menjelma menjadi jalan menuju kesejahteraan yang nyata,” tegasnya.

Andi Sumangerukka mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Sultra, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama sehingga pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 dapat diselesaikan sesuai tahapan.

Menurutnya, persetujuan bersama tersebut menjadi bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pencapaian target prioritas pembangunan sesuai RPJMD Sultra 2025-2029 sekaligus mendukung kebijakan pembangunan nasional di Sulawesi Tenggara.

Gubernur berharap kesepakatan tersebut semakin memperkuat sinergi antara Pemprov dan DPRD, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan efisien.

Setelah disepakati, dokumen Raperda tentang Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi.

Pemprov Sultra berharap hasil evaluasi dapat segera diterima sehingga Raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Gubernur kemudian meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 dikelola secara transparan dan akuntabel serta digunakan secara efektif dan efisien.

Ia juga mengingatkan agar aspek waktu menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal itu untuk mencegah keterlambatan serta memastikan seluruh program berjalan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Tak hanya itu, Gubernur meminta TAPD dan seluruh perangkat daerah mulai mempersiapkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 setelah Perubahan APBD 2026 ditetapkan.

Menurutnya, APBD yang baik bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran, tetapi dari bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dikelola, dan direalisasikan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara DPRD, TAPD, serta seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran ke depan.

Berbagai saran, koreksi, dan pendapat yang muncul selama pembahasan Perubahan APBD 2026, kata Gubernur, harus menjadi bahan evaluasi sekaligus perbaikan dalam pelaksanaan program Pemprov Sultra.

“Pada akhirnya, sasaran utama dari pelaksanaan anggaran adalah memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat serta mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.

Editor: Muh Fajar