Gubernur Sultra Dinilai Belum Manfaatkan Penuh Kekuasaannya

Kendari - Di tengah ekspektasi publik terhadap perubahan nyata pasca pelantikan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR), kritik tajam datang dari internal partai besar. Politisi Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF), menyampaikan bahwa roda pemerintahan ASR memang telah bergerak, namun belum mencapai kecepatan optimal.

“Saya mengamati sejak dilantik dan setelah beliau kembali dari kegiatan retreat, Gubernur Sultra telah menunjukkan progresifitas dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar ARF, Sabtu (12/4).

Ia menyebutkan, kebijakan tanggap dan responsif selama masa mudik Lebaran serta jaminan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan, menjadi sinyal awal keseriusan ASR dalam melayani masyarakat. Namun, menurut ARF, langkah-langkah awal itu belum cukup jika tidak dibarengi dengan pengaktifan seluruh kekuatan yang melekat dalam jabatan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.

“Gubernur belum sepenuhnya mengaktifkan mesin-mesin besar yang tersedia melalui posisinya sebagai perwakilan pusat. Padahal itu bisa menjadi pengungkit besar untuk memacu kemajuan Sultra,” tegas pria yang kini menjabat Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar.

Kritik ini tak datang tanpa dasar. ARF menyoroti minimnya terobosan konkret dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang bertahun-tahun membebani masyarakat, terutama di sektor infrastruktur transportasi dan telekomunikasi. Ia juga menyebutkan bahwa potensi sumber daya alam di Bumi Anoa seperti nikel dan emas belum sepenuhnya menjadi katalis kesejahteraan rakyat.

“Hilirisasi sektor pertambangan sudah berjalan, tetapi perlu lebih kuat didorong agar melibatkan pelaku ekonomi lokal. Pemerintah Provinsi harus mampu membangun kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Sikap hati-hati Gubernur ASR juga dinilai sebagai penghambat komunikasi politik dan birokrasi lintas wilayah. ARF mengingatkan bahwa tanpa konsolidasi yang solid antara gubernur, bupati, dan walikota, kekuatan koordinatif dengan Jakarta akan tetap lemah.

“Pak Gub harus segera mengkonsolidasikan para bupati dan walikota untuk melakukan koordinasi aktif dengan pemerintah pusat di Jakarta,” ujarnya sambil menyinggung urgensi respon daerah terhadap Undang-Undang Minerba yang baru.

Dengan nada serius, ARF menutup pernyataannya dengan sebuah desakan halus tapi jelas: “Maka kita tunggu Pak Gub mengaktifkan pedal gas yang berasal dari mesin Pemerintah Pusat demi kemajuan Sultra.”

Editor: Denyi Risman