Hadapi Era KUHP Baru, Bapas Baubau Perkuat Peran dalam Keadilan Restoratif

KENDARI – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Baubau menyiapkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk menjalankan peran sebagai mediator dalam penerapan Restorative Justice atau keadilan restoratif. Langkah ini dilakukan menyusul pembaruan sistem hukum pidana nasional melalui pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru.

Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Bapas Baubau, Mustar Taro, dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang kesiapan kelembagaan dan pemahaman publik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Kendari, Rabu (11/11/2026), dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Kendari dan dihadiri pimpinan lembaga penegak hukum, instansi vertikal, serta sejumlah pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara.

Mustar Taro mengatakan, penerapan regulasi baru tersebut memberikan mandat dan tanggung jawab kepada Bapas untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.

“Kehadiran undang-undang baru ini, khususnya terkait penerapan keadilan restoratif, memberikan mandat dan tanggung jawab besar bagi Bapas Baubau,” ujarnya.

Untuk menjalankan mandat tersebut, Bapas Baubau terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kami terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta mengedukasi masyarakat,” katanya.

Mustar juga menegaskan kesiapan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Baubau untuk menjalankan fungsi mediator Restorative Justice setelah disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif.

Selain itu, Bapas memiliki tugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak maupun orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Kendari dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum untuk menghadapi penerapan KUHP dan KUHAP baru.

Forum Konsultasi Publik tersebut menjadi ruang pembahasan kesiapan masing-masing institusi sekaligus memperkuat pemahaman publik mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana nasional.

Editor: Denyi Risman